Pemerintahan

Tahun Ini, Pemkab Gunungkidul Tak Naikkan NJOP

Diterbitkan

9 bulan yang lalu

pada

10 Februari, 2026

Oleh

Arista Putri

Wonosari,(pidjar.com)– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul menargetkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) tahun 2026 sebesar Rp 27,6 miliar. Berbagai strategi akan diterapkan oleh pemerintah untuk menggenjot PAD dari sektor ini.

Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pengendalian Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Atmaji Priyosukendro mengatakan, ketetapan pedapatan asli daerah yang bersumber dari PBB-P2 tahun 2026 sebesar Rp 27.640.699.526 yang berasal 625.999 lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang).

Target yang dipatok pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebab jumlah objek pajak dan SPPT yang juga bertambah dari tahun ke tahun.

Berita Lainnya Resahnya Para Lurah Menyikapi Kabar Dana Desa Terancam Distop

“Untuk tahun ini tidak ada kenaikan ketetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak),” terang Atmaji, Selasa, (10/02/2026).

Sejak beberapa pekan terakhir SPPT telah dicetak oleh BKAD Gunungkidul dan mulai didistribusikan ke masing-masing kalurahan untuk kemudian diserahkan ke pemilik objek pajak.

Untuk memaksimalkan ketertiban masyarakat dalam pembayaran pajak, pemerintah menerapkan beberapa strategi diantaranya kemudahan dalam pembayaran. Bisa dilakukan secara online, ke juru tagih, kantor pos, bank dan gerai pelayanan lainnya.

Selain itu pemerintah juga mengintensifikasi PBB bekerjasama dengan tim intensifikasi di kapanewon dan kalurahan, penyisiran penagihan kepada wajib pajak. BKAD juga membuka pelayanan pembayaran keliling melalui layanan keliling PALING TOP (Pelayanan Keliling Telusur Obyek Pajak).

Berita Lainnya Desember-Februari Ada 168 Ternak Mati, Dinas: Yang Positif Antraks Itu Hanya 6 Ekor

“Sebagai apresiasi dan insentif kepada wajib pajak yang tertib dalam pembayaran kami sediakan 2 unit sepeda motor sebagai undian. Nantinya akan diundi setelah batas waktu pembayaran PBB-P2,” tandasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, berdasarkan data yang ada piutang PBB-P2 dari tahun 2014 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 28.654.972.065.

“Penagihan juga terus dilakukan oleh petugas agar pendapatan dari piutang juga tetap masuk,” pungkasnya.