Arahan Kapolri, Polres Gunungkidul Bakal Kawal Petani Dapatkan KUR Dari Bank Plat Merah

Wonosari,(pidjar.com)- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memfasilitasi akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mengawal ekosistem pertanian jagung pakan ternak di daerah serta memutus rantai tengkulak.

Kapolres Gunungkidul, AKBP Damus Asa mengatakan, menindaklanjuti arahan Mabes Polri dalam upaya ketahanan pangan nasional, Polres Gunungkidul telah melakukan pemetaan permasalahan yang sering dihadapi oleh petani.

Hasilnya, salah satu tantangan utama petani jagung di Gunungkidul adalah kendala permodalan yang sering kali membuat mereka terjebak pinjaman non-formal atau tengkulak. Maka dari itu, ke depannya Polres Gunungkidul akan bertindak sebagai fasilitator atau jembatan bagi Kelompok Tani (Poktan) dengan perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Melalui Bhabinkamtibmas dan Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polres akan melakukan pendampingan manajerial agar petani dapat mengakses modal tersebut untuk memperluas lahan dan meningkatkan produksi,” kata Kapolres Gunungkidul AKBP Damus Asa.

Hasil pengamatan polisi, selama ini para petani sering terjebak dalam permainan para tengkulak. Di mana pada momen tertentu, tengkulak kerap membeli hasil panen dengan harga rendah. Sehingga hasil yang didapat oleh petani sering tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan sebagai modal.

“Pada prinsipnya, Polres Gunungkidul akan memastikan hasil panen petani diserap oleh Perum Bulog,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, pada tahun 2026, Bulog menargetkan pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan harga beli yang kompetitif. Nantinya dalam transaksi, Polri akan berupaya untuk menjaga harga pembelian jagung di tingkat petani sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

“Minimal sesuai HPP yaitu sebesar Rp6.400 per kilogram. Kami tidak ingin petani di Gunungkidul merugi karena permainan harga di lapangan,” tegas AKBP Damus Asa.

Polres Gunungkidul juga akan melakukan pendampingan dalam pemanfaatan dan pengembangan lahan tidur agar bisa produktif, utamanya dimanfaatlan untuk penanaman jagung. Dengan demikian harapannya produksi jagung nasional dapat meningkat, menyusul keberhasilan Indonesia pada tahun 2025 yang berhasil tanpa impor jagung untuk pabrik pakan ternak.

​“Melalui sinergi antara Polri, Kementan, Bulog, dan sektor perbankan, Polres Gunungkidul optimis dapat menciptakan ekosistem pertanian yang sehat, membebaskan petani dari jeratan tengkulak, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat petani secara berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Raharjo Yuwono mengatakan, selain dikenal sebagai daerah lumbung padi, Gunungkidul juga dikenal dengan produksi jagung yang melimpah setiap tahunnya. Ratusan ton jagung diproduksi oleh petani Gunungkidul pada musim panen.

Seperti halnya pada musim tanam pertama berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh petugas pertanian, profitas jagung mampu tembus 5,5 ton pipil kering per hektarnya.

“Luas lahan jagung pada musim tanam pertama mencapai 42.427. Asumsi kami produksi jagung tembus sampai dengan 233.348,5 ton,” jelasnya.

Pemerintah pun menyambut baik langkah dan sinergitas dari kepolisian dalam sektor pertanian untuk mendukung swasembada pangan serta upaya memutus rantai tengkulak. Menurutnya, sejak beberapa waktu lalu pendampingan pada petani jagung oleh Polri juga telah dilakukan.