Transformasi Pemerintahan Digital Jadi Fokus Pemkab Gunungkidul, Pelayanan Publik Ditarget Lebih Efektif

Wonosari,(pidjar.com)– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus mempercepat langkah menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Transformasi ini merupakan pengembangan dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, Sri Suhartanta, mengatakan seluruh jajaran pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan pemerintahan digital yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, transformasi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika, namun melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah mulai dari tingkat pimpinan hingga pelaksana teknis.

“Pemerintah Kabupaten Gunungkidul saat ini sedang berproses menuju pemerintahan digital. Komitmen ini didukung penuh oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda, para asisten, Kepala Dinas Kominfo, hingga seluruh perangkat daerah,” ujar Sri Suhartanta.

Ia menjelaskan, proses menuju digital governance tidak dapat dilakukan secara instan. Pemerintah daerah harus memenuhi sedikitnya 20 indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan mekanisme pengawasan dan standarisasi yang ketat.

Saat ini, salah satu tahapan penting yang tengah disusun adalah arsitektur proses bisnis pemerintahan digital. Penyusunan dilakukan secara kolaboratif oleh tim lintas sektor guna memastikan seluruh layanan dan sistem pemerintahan dapat terintegrasi dengan baik.

Selain itu, Pemkab Gunungkidul juga menyiapkan berbagai regulasi pendukung, termasuk penyusunan Peraturan Bupati (Perbup), sebagai dasar hukum pelaksanaan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

“Langkah yang dilakukan sangat terukur, mulai dari penyusunan arsitektur proses bisnis, penguatan regulasi, hingga integrasi berbagai aplikasi yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.

Sri Suhartanta menambahkan, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari jumlah aplikasi atau dokumen yang telah terdigitalisasi. Pemerintah kini menempatkan dampak nyata kepada masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan.

Karena itu, Pemkab Gunungkidul juga melakukan survei dampak serta pengujian sistem secara berkala untuk memastikan layanan yang dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Yang menjadi pembeda utama saat ini adalah orientasi pada dampak. Pemerintahan digital harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan warga,” katanya.

Pemkab Gunungkidul selama ini telah menerapkan sejumlah layanan digital. Seperti layanan pendidikan, layanan keuangan dan pajak daerah, layanan administrasi kependudukan, layanan perizinan dan investasi, layanan kesehatan dan lainnya. Namun demikian untuk memaksimalkan program tersebut, belum lama ini pemerintah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama untuk akselerasi transformasi digital pemerintahan.

Adapun implementasi SPBE di Gunungkidul menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Berdasarkan data yang dipaparkan, indeks SPBE Kabupaten Gunungkidul mengalami tren positif yang signifikan, meningkat dari angka 2,49 pada tahun 2021 menjadi 3,96 pada tahun 2024, dan kini telah menyentuh angka 4,07 pada tahun 2025.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah yang bergerak secara terpadu. Rata-rata komponen pendukung SPBE kita saat ini sudah berada di atas angka 4,0,” ujar Sri Suhartanta.

Melalui transformasi digital tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus mampu memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat.