Berturut-turut Tak Dapatkan Siswa Baru, 9 SD Negeri Ini Diusulkan Untuk Diregrouping

Wonosari,(pidjar.com)- Banyaknya sekolah yang tidak mendapatkan siswa pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul untuk menerapkan kebijakan regrouping di tahun 2026 ini. Berdasarkan evaluasi dan koordinasi yang dilakukan oleh jajaran Dinas Pendidikan, tercatat ada 9 Sekolah Dasar (SD) Negeri yang diusulkan akan diregrouping.

Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Asbani mengatakan, ada 9 sekolah yang diusulkan untuk diregrouping. Namun demikian dimungkinkan pada tahun ini hanya sebagian saja yang bisa diterapkan.

Daftar sekolah tersebut diantaranya, SDN Kemiri 1 Tanjungsari, SDN Gelaran 3 Karangmojo, SDN Jaten Tanjungsari, SDN Puleireng Tepus, SDN Widoro Semin dan SDN Sambeng 2 Ngawen.

“Kebijakan regrouping tersebut masih kami koordinasikan,” kata Asbani.

Sekolah-sekolah tersebut pada SPMB tahun ajaran 2026/2027 memang tidak mendapatkan siswa. Demikian pula dengan tahun-tahun sebelumnya yang juga tak mendapatkan siswa satu pun.

Selain itu, pada sekolah-sekolah tersebut, jumlah total peserta didik kurang dari 30 siswa dari 6 kelas yang dibuka. Sehingga hal ini dinilai belum ideal untuk menunjang proses pembelajaran yang optimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati mengatakan, rencana regrouping ini mengacu pada Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang penataan satuan pendidikan yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan penggabungan sekolah sesuai kebutuhan.

Selain itu tentunya mempertimbangkan jumlah siswa, aspek jarak antar sekolah juga menjadi perhatian utama dan efektifitas guru dalam pembelajaran dan jam mengajar. Dalam penerapan kebijakan ini, pemerintah akan memastikan akses pendidikan bagi siswa tetap terjangkau dan tidak menyulitkan.

“Prosesnya masih dalam tahap kajian. Belum ada keputusan final terkait sekolah yang akan digabungkan,” kata Nunuk Setyowati.

Ia menambahkan, kebijakan ini tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Dengan jumlah siswa yang lebih proporsional, diharapkan kegiatan pendidikan dapat berjalan lebih dinamis dan efektif.

“Kajian mendalam serta sosialisasi kepada masyarakat menjadi tahapan penting sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Kami tidak ingin kebijakan ini menimbulkan permasalahab. Sosialisasi akan dilakukan agar masyarakat memahami tujuan dari regrouping ini,” tandasnya.