Tingkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Pemkab Mulai Bina Sejumlah Desa

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Sosialisasi dan pembinaan pada desa berkaitan dengan sadar hukum mulai dilakukan oleh pemerintah kabupaten Gunungkidul sejak beberapa waktu lalu. Hal ini dianggap penting, agar masyarakat dan pemdes lebih sadar akan aturan dan norma yang berlaku. Sadar hukum sendiri tidak hanya berkaitan dengan sanksi atas tindakan kriminalitas atau menekan angka penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu, melainkan juga pemenuhan hak asasi manusia.

Program pemerintah ini telah disosialisasikan ke pemerintah desa dan masyarakat umum dengan menggandeng sejumlah instansi terkait. Gunungkidul sendiri, setiap tahunnya memberikan sosialisasi dan pembekalan pada sedikitnya 18 desa agar produk hukum, kesadaran atau pengehahuan, dan  penerapan hukum lebih baik lagi.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Miksan mengungkapkan pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan penyuluhan hukum ke pemerintah atau lembaga yang berada di bawahnya. Salah satunya yakni pemerintah desa, selama ini menurut dia kesadaran hukum sudah baik namun perlu ditingkatkan kembali. Penyuluhan hukum dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam menjalankan ketugasan.

“Sudah ada beberapa desa yang kami bina untuk menuju desa sadar hukum yang lebih baik. Setiap tahun kita baru mampu memberikan pendampingan paling tidak 18 desa, tahun ini tengah persiapan untuk lomba desa sadar hukum,” kata Miksan, Kamis (15/08/2019).

Lebih lanjut dikatakan mantan Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul itu ada beberapa hal yang ditekankan pada desa agar lebih memahami mengenai hukum, pembuatan produk hukum, hingga penanganan hukum di wilayahnya. Desa diharapkan tampil lebih utama, nantinya jika pemerintah paham betul mengenai hukum perlahan masyarakatnya juga akan mulai mengikuti.

Pembentukan desa sadar hukum sendiri ada beberapa kriteria yang dimaksudkan pula, yakni akses informasi hukum, implementasi, dan akses keadilan regulasi.

Tahun 2019 ini, kabupaten Gunungkidul akan mengikuti lomba Keluarga Sadar Hukum di tingkat DIy. Satu desa yang ditunjuk untuk maju dalam lomba ini yakni Desa KEpek, Kecamatan Saptosari. Pembekalan dan persiapan lainnya telah dilakukan baik dari pemkab maupun dari pemdes. Rencananya untuk lomba ini sendiri akan digelar pada bulanSebtember mendatang.

“Harapan kami biar semua sadar hukum sehingga paling tidak penyimpangan dalam segala hal dapat diminimalisir,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sudjoko mengungkapkan program sadar hukum memang tengah dijalankan oleh pemerintah kabupaten Gunungkidul. Untuk pelaksananya sendiri yakni dari bagian hukum kemudian berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparat penegak hukum lainnya.

Penyuluhan dan pembentukan desa sadar hukum sendiri sangatlah penting dan dibutuhkan, sehingga nantinya dalam pelaksanaan tugas diharapkan tidak ada penyimpangan yang terjadi. Berkaca pada kondisi sekarang ini, dana yang dikelola desa cukuplah banyak dan regulasi mengenai pengelolaan sendiri juga cukup banyak. Jika dari desa tidak paham betul mengenai hukum, dikhawatirkan ada penyimpangan yang berdampak fatal.

“Pendampingan dan penyuluhan. Program sadar hukum mulai dilakukan beberapa waktu terakhir. Kita semua juga harus paham mengenai hukum,” imbuh dia.

Sadar hukum sendiri tidak hanya berkaitan dengan tindak kejahatan umum, melainkan pemenuhan hak-hak asasi dan beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawab, tugas dan kewajiban perlu diketahui bersama.