DPRD Gunungkidul Desak Pemerintah Tetapkan KLB PMK

Wonosari,(pidjar.com)– Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong pemerintah untuk segera melakukan penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) pada sapi. Pasalnya penyakit ini kian mewabah di Gunungkidul, data yang ada telah 800 lebih sapi di Gunungkidul terpapar penyakit ini dan puluhan ekor sapi mati.

Ketua Komisi B DPRD Gunungkidul, Hanif Afadil Darojat mengungkapkan, pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan pimpinan dewan dan Bupati bersama dengan jajarannya untuk membahas permasalahan PMK yang mewabah di Kabupaten Gunungkidul. Para petenak merugi akibat sapi mereka mati dan harga sapi di Gunungkidul mengalami penurunan yang drastis.

“Kami mendorong pemerintah untuk segera melakukan penetapan status KLB atas kondisi wabah PMK yang sekarang ini,” kata Hanif Afadil Darojat.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi B DPRD Gunungkidul, Lasarus Arintoko mengatakan, pihaknya sepakat untuk usulan atau dorongan kepada pemerintah untuk penerapan KLB atas wabah PMK yang terjadi di Gunungkidul serta daerah lainnya.

“Harus segera ada langkah nyata dari pemerintah untuk penanganan penyakit ini. Kalau kabupaten tidak bisa menetapkan KLB sendiri segera koordinasi dengan pemerintah provinsi atau kementerian atas hal ini,” ucap Lazarus Arintoko.

Ada beberapa hal yang menjadi sorotan para wakil rakyat ini. Adapun diantaranya keterbukaan informasi atas kasus PMK yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul dan sejauh mana penanganan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Berkaitan dengan penanganan perlu dimaksimalkan kembali. Ya kalau petugas kesehatan hewan di Gunungkidul sedikit kewalahan karena banyaknya kasus yang terjadi, paling tidak ada solusi dari pemerintah seperti apa penanganan yang harus dilakukan oleh para peternak saat ternak mereka terpapar PMK,” ucap dia.

Komisi B segera akan menyusun sejumlah rekomendasi untuk penanganan PMK di Gunungkidul. Diantaranya pengalokasian anggaran untuk penanganan kasus PMK, terlebih untuk obat-obatan dan desinfektan. Kemudian optimalisasi pos-pos pengawasan lalu lintas ternak di Kabupaten Gunungkidul, dan untuk sementara waktu penutupan pasar hewan.

“Tentu untuk PMK ini harus ada penanganan pertama atau awal dan kemudian berkelanjutan jangka panjang. Untuk di kondisi sekarang ini kami harapkan penanganan dan antisipasi terus digalakkan oleh pemerintah, mari bersama-sama mengintensifkan penanganan dan edukasi kepada masyarakat,” tandasnya.

Adapun antisipasi jangka panjang yang direkomendasikan oleh DPRD Gunungkidul adalah mengalokasikan anggaran untuk vaksinasi dan penyediaan obat-obatan. Pembentukan Perda tentang Rumah Potong Hewan, sehingga penyakit yang dialami oleh ternak dapat terdeteksi lebih dini, dengan begitu ternak sakit dapat tertangani dan tidak diperjual belikan menjadi daging konsumsi.