Angka Kemiskinan di Gunungkidul Masih 15,18%

Wonosari,(pidjar.com)– Angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 lalu. Penurunan sendiri berkisar 0,42 persen dimana tahun sebelumnya angla kemiskinan di Bumi Handayani mencapai 15,60 persen dan di tahun 2024 berada diangk 15,18 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul, Sri Suhartanta mengungkapkan setiap tahunnya angka kemiskinan di Gunungkidul mengalami penurunan. Beberapa tahun lalu bahkan penurunan signifikan mencapai 2 persen lebih kekudian di dua tahun terakhir cenderung penurunnanya tipis.

Maka dari itu berbagai program digagas oleh pemerintah untuk terus menekan atau menurunkan angka kemiskinan. Adapun program strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengurangi beban pengeluaran bagi penduduk miskin dan rentan miskin untuk memperbaiki serta mengembangkan sistem perlindungan sosial.

Dalam hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Universal Health Caverage (UHC) Integrasi BPJS, bidang pendidikan dilakukan melalui BOS, Beasiswa Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kemudian program meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dengan meningkatkan pemberdayaan penduduk miskin antara lain melalui kelompok yaitu KUBE ekonomi produktif Keluarga Miskin, Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) dengan syarat 70% merupakan penduduk miskin, Desa Wisata, Peningkatan keterampilan dan keahlian melalui berbagai jenis pelatihan, dan pembangunan pertanian (dalam arti luas).

“Kami juga berupaya untuk mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah;

dilakukan melalui UKM, UMKM, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) melalui bank BDG dalam rangka menggerakan keterampilan dan potensi masyarakat dengan tujuan utama peningkatan perekonomian masyarakat,” jelas Sekda Gunungkidul.

Disamping itu mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui Pembangunan Inklusif; dilakukan dengan affirmative policy, pengurangan ketimpangan antar wilayah, bantuan kuangan khusus (BKK) kepada desa serta dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok disabilitas antara lain pelatihan, stimulan alat bantu dengar, dan alat lain yang dibutuhkan.

“Adapun upaya menurunkan kemiskinan dengan menyasar masyarakat kurang sejahtera yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok berupa makan, dimana dalam sehari-hari belum bisa memenuhi jumlah kalori yang telah ditentukan, meskipun diberikan bantuan program pelatihan ataupun program inklusif lainnya,” paparnya

Program lain yang digagas oleh Pemkab Gunungkidul adalah dengan peningkatan SDM di Gunungkidul melalui “GENI SEKO GUNUNG” yanv memiliki arti Gerakan Berani Sekolah Gunungkidul. Sebuah program yang diluncurkan untuk mendukung kegiatan pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan kualitas warga belajar.

“Jadi tidak hanya belajar formal tapi juga dibekali dengan life skill sesuai karakteristik daerah masing-masing berupa dukungan pendanaan yang diberikan kepada satuan pendidikan non formal yang mempunyai warga belajar usia di atas 25 tahun,” imbuh dia.

Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul, Mohamad Arif Aldian mengatakan PR pemerintah masih cukup banyak untuk pengentasan kemiskinan di daerah. Di tahun 2025 ini pemetintah menargetkan kemiskinan kembali turun dan berada diangka 14 persen sampai 14,78 persen.

“Program untuk intervensi kemiskinan cukup banyak baik terkait sanitasi, bantuan sosial, pemenuhan SPM Bidang Sosial, bantuan utk RTLH, bantuan pemasangan instalasi air bersih, intervensi di sektor pendidikan untuk masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif baik pemerintah pusat, Pemda DIY, Pemkab Gunungkidul serta kalurahan,” ujar Mohamad Arif Aldian.