Anak Tidak Sekolah di Gunungkidul Capai Ribuan, Pernikahan Dini Hingga Ekonomi Jadi Faktor Utama

Wonosari,(pidjar.com) —Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Gunungkidul masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang ada, angka ATS saat ini sebanyak 3.476 anak. Pemkab Gunungkidul sendiri terus melakukan berbagai upaya dalam rangka menekan angka ATS dengan berbagai macam cara.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Nunuk Setyowati, mengatakan mereka yang disebut dengan Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia 6–18 tahun yang tidak pernah bersekolah, putus sekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan, atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, jumlah ATS saat ini tercatat sebanyak 3.476 anak. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 5.000 anak. Meskipun demikian, angka tersebut masih tergolong tinggi sehingga memerlukan penanganan secara berkelanjutan.

“Faktornya banyak, karena memang anak itu keluar dari sekolah dan tidak melanjutkan, pernikahan, dampak pergaulan dan lingkungan hingga permasalahan ekonomi,” kata Nunuk Setyowati.

Menurut Nunuk, pemerinrah kabupaten bersama dengan kementerian melakukan penyusunan langkah intervensi agar anak-anak yang tidak bersekolah dapat kembali mengakses pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal.

Langkah konkret yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait bahkan hingga ke tingkat kapanewon dan kalurahan. Diantaranya kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berperan dalam sinkronisasi data kependudukan, termasuk penyelesaian permasalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda.

“Tidak menutup kemungkinan ada data ganda sehingga tercatat sebagai anak putus sekolah,” jelasnya.

Sementara itu, Dinas Sosial memberikan dukungan melalui berbagai program bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu agar kendala ekonomi tidak menjadi penyebab anak putus sekolah.

“Kolaborasi dengan Dinsos ini untuk memastikan betul bagaimana data anak dan keluarganya. Jangan sampai anak tersebut putus sekolah karena ekonomi dan tidak mendapatkan bantuan, namun justru mereka yang kategori mampu malah mendapatkan bantuan,” tandasnya.

Selain itu, Balai Pendidikan Menengah (Balai Dikmen), pemerintah kapanewon, serta operator desa turut dilibatkan dalam proses validasi data di tingkat wilayah.

“Gunungkidul berkomitmen penuh dalam pemenuhan pendidikan dari SD sampai SMA ataupun sederajat. Saat ini dukungan pembiayaan pendidikan juga tersedia melalui berbagai program yang bersumber dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun lembaga lainnya,” tambah dia.

Dengan intervensi yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berharap seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah kapanewon, hingga pemerintah kalurahan dapat memperkuat sinergi dalam mengidentifikasi serta mengintervensi anak-anak yang belum bersekolah agar kembali memperoleh hak atas pendidikan.

“Kalurahan hingga masyarakat memiliki pernan untuk mendorong ATS dapat bersekolah kembali. Sehingga permasalahan sosial pendidikan ini dapat ditekan,” tutupnya.