Dampak Kekeringan Mulai Meluas, Pemerintah Desa Anggarkan APBDes Untuk Beli Air

Rongkop,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Berbagai macam cara dilakukan oleh para pemerintah desa yang selama ini menjadi langganan kekeringan pada saat memasuki musim kemarau. Meski saat ini telah ada anggaran ratusan juta dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan dropping air di kawasan-kawasan yang dilanda kekeringan, namun sejumlah pemerintah desa tetap menganggarkan pembelian air tangki melalui APBDes.

Salah satu yang melakukan hal tersebut adalah Pemdes Melikan, Kecamatan Rongkop. Anggaran jutaan rupiah diambilkan dari pos APBDes Melikan tahun 2018 sudah disiapkan untuk membeli air dari tangki swasta. Namun demikian, anggaran tersebut diperkirakan tak terlalu mencukupi untuk mencukupi kebutuhan air warga.

Kepala Desa Melikan, Kartina mengungkapkan, berdasarkan pengalaman pada tahun sebelumnya, Desa Melikan memang mengalami akibat kekeringan yang sangat parah. Sejumlah sumber air kering kerontang sehingga warga tak lagi bisa mendapatkan akses air.

“Banyak warga kami yang terpaksa menjual harta benda maupun ternak hanya untuk membeli air dari swasta,” kata Kartina, Minggu (03/06/2018) siang.

Untuk meringankan beban warga dalam menghadapi kemarau, pihaknya kemudian berinisiatif untuk menganggarkan pembelian air swasta dari APBDes. Namun demikian, lantaran keterbatasan kemampuan keuangan desa, anggaran yang diberikan tak terlalu banyak. Pihaknya hanya menganggarkan dana sebesar Rp3.900.000 pada tahun 2018 ini.

Menurut Kartina, anggaran ini hanya bisa membeli air sebanyak 30 tangki. Jumlah ini tentunya bisa dibilang jauh dari mencukupi untuk mencukupi kebutuhan air warganya yang terdiri dari 13 padukuhan. Idealnya, dibutuhkan sebanyak 50 tangki air guna didistribusikan ke wilayah-wilayah yang selama ini memang tak ada sumber air maupun layanan PDAM.

“Kita terkendala minimnya dana. Untuk menambah sudah tidak mungkin karena anggaran sudah diposkan untuk program lainnya,” katanya.

Ia hanya berharap agar nantinya musim kemarau tidak berlangsung terlalu lama sehingga masyarakat bisa kembali tercukupi kebutuhan airnya. Ia tidak menginginkan ada warganya yang sampai harus menjual harta benda hanya untuk mencukupi kebutuhan air. Kepala Desa juga sangat berharap nantinya ada distribusi bantuan air dari pemerintah maupun pihak ketiga lainnya guna mencukupi kekurangan alokasi pendanaan air bersih tersebut.

Sementara kebijakan lain diambil oleh Pemerintah Desa Tileng, Kecamatan Girisubo yang juga merupakan salah satu kawasan terparah yang terdampak bencana kekeringan di Gunungkidul. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Desa Tileng, Supriyadi, pihaknya tidak menganggarkan APBDes 2018 ini untuk penanggulangan bencana kekeringan.

Ketiadaan anggaran penanggulangan kekeringan tersebut dipaparkan Supriyadi lantaran sangat terbatasnya anggaran Pemdes Tileng. Selama ini pendapatan desa sangat minim sehingga tidak mampu untuk menganggarkan kegiatan tersebut.

“Kami juga bingung bagaimana caranya untuk melakukan antisipasi sementara anggaran sangat terbatas. Selama ini kami hanya mengandalkan bantuan saja dari pemerintah maupun swasta yang tergerak membantu warga Tileng,” katanya.

Saat ini, dampak kekeringan sendiri sudah dirasakan oleh warga Tileng. Supriyadi mengaku sudah mendapatkan laporan dari warganya yang mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih.

“Sudah banyak warga yang terpaksa membeli air dari tangki swasta,” pungkas dia.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul sendiri telah mulai mendistribusikan bantuan air ke sejumlah daerah. Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Edi Basuki memaparkan, pada akhir Mei 2018 silam pihaknya telah mendistribusikan 10 tangki air ke dua desa di wilayah Kecamatan Tanjungsari yakni Desa Ngestirejo dan Hargosari. Dropping air sendiri telah dilakukan meski belum ada laporan yang masuk dari sejumlah kecamatan yang terdampak kekeringan terkait pemetaan. Hal ini membuat pihaknya belum bisa menyusun jadwal regular distribusi air ke sejumlah wilayah.

“Kondisinya sudah cukup mendesak sehingga kemudian kita putuskan untuk melakukan dropping air,” kata Edy.

Edy meminta agar kecamatan-kecamatan yang terdampak kekeringan segera mengirim data wilayahnya yang terdampak kekeringan sehingga bisa segera disiapkan jadwal dropping air secara rutin.

“Jika sudah ada data semuanya baik yang menjadi wewenang BPBD Gunungkidul, maupun Kecamatan nantikan dibuat jadwal untukdropping air akan lebih mudah,” pungkas dia.