APBD Gunungkidul 2027 Diproyeksi Defisit Rp67 M, Ditutup Pakai SiLPA

Wonosari, (pidjar.com)- Rancangan APBD Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp67,11 miliar. Defisit tersebut rencananya akan ditutup menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026.

Ketua DPRD Gunungkidul Endang Sri Sumiyartini mengatakan rancangan anggaran tersebut saat ini mulai dicermati bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kesesuaian antara kemampuan keuangan daerah dengan rencana belanja dan prioritas pembangunan.

“Angka-angka tersebut masih merupakan rancangan dan akan dibahas secara cermat bersama pemerintah daerah,” kata Endang, Jumat (28/8/2026).

Berdasarkan rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027, pendapatan daerah Gunungkidul diperkirakan mencapai sekitar Rp1,903 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan lebih besar, yakni sekitar Rp1,970 triliun.

Dengan postur tersebut, terdapat selisih sekitar Rp67,11 miliar antara pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah merencanakan pembiayaan defisit tersebut melalui SiLPA Tahun Anggaran 2026.

Endang mengatakan rencana tersebut masih akan dibahas bersama pemerintah daerah sesuai mekanisme penyusunan anggaran.

“Rencana pembiayaan defisit tersebut akan dibahas bersama pemerintah daerah sesuai mekanisme penyusunan anggaran,” ujarnya.

Selain persoalan defisit, DPRD Gunungkidul juga mencermati struktur pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027.

Dari total pendapatan sekitar Rp1,903 triliun, pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan hanya sekitar Rp378,97 miliar. Sedangkan pendapatan transfer mencapai sekitar Rp1,524 triliun.

Endang mengatakan besarnya porsi pendapatan transfer menunjukkan masih tingginya ketergantungan Gunungkidul terhadap sumber pendanaan dari luar daerah.

“DPRD akan mencermati besarnya ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer dalam pembahasan rancangan anggaran,” katanya.

Sementara itu, belanja daerah Gunungkidul pada 2027 direncanakan sekitar Rp1,970 triliun.

Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sekitar Rp1,557 triliun, belanja modal Rp105,56 miliar, belanja tidak terduga (BTT) Rp7,5 miliar, serta belanja transfer sekitar Rp300,14 miliar.

DPRD akan mencermati apakah komposisi belanja tersebut sudah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

“DPRD akan mencermati kesesuaian antara kemampuan keuangan daerah dengan rencana belanja dan prioritas pembangunan,” jelas Endang.

Adapun arah pembangunan Gunungkidul pada 2027 difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, infrastruktur, lingkungan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

DPRD juga memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, lingkungan hidup, serta penanganan kemiskinan.

Tujuh program strategis Pemkab Gunungkidul menjadi prioritas, yakni Bocah Pinter, Warga Sehat, Tani Makmur dan UMKM Berdaya, Gunungkidul Berdikari, Pamong Nglayani dan Ngayomi, Alam Lestari, serta Warga Gayeng dan Guyub.

Endang menegaskan DPRD akan mencermati agar arah pembangunan tersebut tercermin secara proporsional dalam alokasi anggaran 2027.