Biaya Hidup Makin Tinggi, KSPSI Dorong UMK Gunungkidul Naik Jadi Rp2,8 Juta

Wonosari, (pidjar.com) – Menjelang akhir tahun 2026, pembahasan mengenai penetapan Upah Minimum Kabupaten nampaknya akan segera dilakukan. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Gunungkidul mendorong agar UMK Gunungkidul dapat menkalami kenaikan menjadi Rp 2,8 juta seiring dengan tingginya harga bahan pokok dan kebutuhan hidup.

Ketua KSPSI Gunungkidul, Budiyono, mengatakan kenaikan UMK diperlukan seiring tingginya biaya hidup yang harus ditanggung para pekerja. Harga kebutuhan pokok yang terus membebani pengeluaran rumah tangga, ditambah biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya, membuat pendapatan sebagian pekerja dirasa belum mencukupi.

Menurutnya, dalam kondisi saat ini, pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari justru lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima pekerja. Karena itu, penyesuaian upah dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus masyarakat secara umum.

Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi riil kehidupan masyarakat Gunungkidul dalam menentukan besaran UMK ke depan. Dengan kenaikan upah yang sesuai, daya beli pekerja diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi dengan lebih baik.

“Kalau mau menyentuh diangkat Rp 3 juta sepertinya sangat susah. Paling tidak dari Rp 2,4 juta itu bisa jadi Rp 2,8 juta,”kata Budiyono.

Menurutnya, kondisi di lapangan sendiri untuk sekadanv ini semua pelaku usaha di Gunungkidul memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Menurutnya, masih terdapat sejumlah usaha yang belum mampu memberikan upah sesuai ketentuan UMK.

Untuk itu, ia berharap terdapat kesepakatan antara pengusaha dan pekerja pada usaha yang belum mampu memenuhi ketentuan upah minimum. Kesepakatan tersebut diharapkan tetap mempertimbangkan kemampuan usaha serta memberikan imbalan yang sebanding dengan kinerja pekerja.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disdagnaker) Kabupaten Gunungkidul, Kelik Yuniantoro, mengatakan pembahasan mengenai besaran UMK belum dilakukan secara terperinci bersama Dewan Pengupahan Daerah. Saat ini, prosesnya masih berada pada tahap perhitungan.

“Belum dibahas secara detail dengan Dewan Pengupahan berapanya. Ini masih dalam proses perhitungan,” ujarnya.

Kelik menjelaskan, penentuan besaran UMK nantinya akan mempertimbangkan sejumlah indikator, di antaranya tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, kondisi ketenagakerjaan, serta daya saing dunia usaha.

Seluruh indikator tersebut akan menjadi bahan pertimbangan sebelum ditetapkan besaran kenaikan upah minimum untuk Gunungkidul.

Ia menambahkan, proses pembahasan selanjutnya akan melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari berbagai unsur, mulai dari asosiasi pengusaha, akademisi, perwakilan serikat buruh hingga pemerintah kabupaten.