Dilaunching Besar-besaran Hampir Setahun Silam, Website-website OPD Pemkab Gunungkidul Masih Minim Unggahan

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Gunungkidul dinilai pasif dalam melakukan publikasi melalui website yang telah dimiliki selama beberapa tahun terakhir. Sehingga tujuan dari adanya website untuk menyajikan informasi berdasarkan data valid terkait keterbukaan informasi publik dapat dikatakan belum dilaksanakan secara optimal. Sejumlah web bahkan masih kosong atau minim konten dan belum menyajikan informasi-informasi kepada masyarakat. Hal ini tentunya sangat berbanding terbalik dengan launching program ini pada April 2018 silam yang dilakukan secara besar-besaran. Mengantisipasi hal ini terus terjadi, rencananya pada tahun ini, Bupati akan membuat peraturan yang mengharuskan instansi-instansi untuk mengisi website tersebut dengan informasi.

Kepala Bidang Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Yantik) Dinas Komunikasi Informasi Gunungkidul, Kelik Yuniantoro mengatakan, peluncuran website sendiri telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Sedikitnya ada 20 OPD yang sudah memiliki laman masing-masing.

Berdasarkan data statistik, menurutnya masih banyak OPD yang belum secara aktif memposting berita.
Bahkan dalam satu tahun sejak pertama kali diaktifkan, kiriman berita masih bisa dihitung dengan jari.

“Seperti Dinas Kebudayaan paling banyak memposting dengan 281 berita, kemudian disusul Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 89 berita. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 62 berita, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada 38 berita, serta Inspektorat Daerah ada 32 berita,” urai dia.

Sedangkan jumlah postingan dari beberapa OPD lain masih tergolong minim. Meskipun secara aturan memang belum ada keharusan dalam menulis berita.

“Tapi kan kaitan dengan keterbukaan dan informasi publik. Adanya website yang disediakan juga untuk menyuguhkan informasi,” kata dia.

Menurutnya, minimnya jumlah berita yang dimuat oleh OPD lantaran adanya beberapa kendala yang dihadapi. Seperti salah satunya, persoalan sumber daya manusia (SDM).

“Kalau untuk kendala jaringan kami rasa tidak, karena akses internet dari kominfo lancar tidak ada kendala. Terus kami melakukan monitoring, kalau ada kerusakan jaringan intenet langsung kita betulkan,” terangnya.

Ia menambahkan, ada perbedaan kebijakan pada tahun 2019 ini. Jika tahun sebelumnya tidak ada keharusan mengirim berita, namun mulai tahun ini, PPID masuk dalam kinerja dinas. Jadi, ada semacam penilaian dari aktifitas website yang mereka kelola. Namun untuk penerapannya sendiri, masih akan menunggu Peraturan Bupati yang kini dalam proses pembahasan.

“Tahun ini ditarget setiap bulan, OPD mengirim 5 berita,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gunungkidul Aris Suryanto mengakui, website DLH masih kosong belum terisi sama sekali. Ia menyebut, persoalan terjadi pada akses struktur laman yang terkunci. Terkait hal tersebut pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak terkait.

“Sebenarnya, agenda kegiatan DLH bisa kami share setiap hari. Tapi ya itu tadi, terkunci,” kata Aris.