Delapan Dapur SPPG di Gunungkidul Tak Kunjung Beroperasi, Dari Persoalan IPAL Hingga Izin BGN

Wonosari, (pidjar.com)–Lima dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gunungkidul hingga kini belum juga beroperasi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menyebut pengoperasian dapur tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). Sehingga dalam hal ini, daerah hanya bisa melakukan koordinasi dan pemantauan sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Gunungkidul, Kelik Yuniantoro, mengatakan, secara keseluruhan terdapat delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi di Gunungkidul.

Dari jumlah tersebut, tiga SPPG masih terkendala pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sementara lima dapur lainnya masih menunggu kebijakan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Untuk lima SPPG lainnya, pengoperasian masih menunggu kebijakan dari BGN. Adapun masalahnya, apakah karena belum beroperasi sejak didirikan atau persoalan lain, masih akan saya cek lebih detail,” kata Kelik, Selasa (28/7/2026).

Menurut Kelik, Pemkab Gunungkidul tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kapan SPPG mulai beroperasi. Seluruh kewenangan tersebut berada di tangan BGN sebagai pelaksana Program Makan Bergizi Gratis.

“Kami tidak memiliki kewenangan terhadap operasional SPPG karena hal tersebut kewenangannya ada di BGN,” ujarnya.

Meski demikian, Pemkab Gunungkidul tetap melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi agar pelaksanaan MBG di daerah berjalan sesuai ketentuan.

Berdasarkan data pemerintah daerah, terdapat 75 SPPG yang telah berdiri di Gunungkidul. Sebanyak 67 dapur sudah beroperasi dan menyalurkan makanan bergizi kepada kelompok penerima manfaat, sedangkan delapan dapur lainnya masih belum aktif.

Belum beroperasinya seluruh SPPG berdampak pada belum meratanya cakupan Program MBG di Gunungkidul. Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati, menyebut masih ada 237 satuan pendidikan dengan 7.444 siswa yang belum menerima manfaat program tersebut.

“Belum semua dapat. Hingga saat ini masih ada 237 satuan pendidikan dengan 7.444 anak belum memperoleh MBG,” kata Nunuk.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada dapur MBG yang mengabaikan standar operasional. Kepala BGN Sudaryono mengatakan setiap SPPG wajib memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, hingga tata kelola operasional.

Menurut Sudaryono, SPPG yang belum memenuhi ketentuan akan terlebih dahulu dibina. Namun apabila pengelola tidak mampu melakukan perbaikan, BGN tidak akan ragu menghentikan operasional dapur tersebut.

“Kita akan perbaiki dan tegur. Kalau memang tidak bisa memperbaiki, kita tutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, gizi, mutu dan operasional yang baik. Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga,” tegas Sudaryono.

Sudaryono menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis merupakan amanah negara yang harus dijalankan secara profesional. Karena itu, seluruh penyelenggara diwajibkan menjaga kualitas makanan dan operasional agar tujuan meningkatkan status gizi anak dapat tercapai.