DPRD Minta Target PAD Dinaikkan, Sebut Pemkab Terlalu Konservatif

Wonosari, (pidjar.com)- DPRD Gunungkidul mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera mengevaluasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata setelah realisasi pendapatan hampir menyentuh target APBD, padahal tahun anggaran baru berjalan enam bulan. Legislator menilai target yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah dan tidak lagi mencerminkan potensi riil sektor pariwisata yang terus tumbuh.

Data Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga (Disparekrafpora) Gunungkidul mencatat hingga akhir Juni 2026 realisasi pendapatan retribusi objek wisata telah mencapai Rp35,8 miliar atau 99,29 persen dari target APBD sebesar Rp36,06 miliar.

Capaian tersebut bahkan telah melampaui realisasi PAD sektor pariwisata sepanjang 2025 yang hanya sebesar Rp30,4 miliar. Padahal, semester kedua masih menyisakan sejumlah momentum libur panjang, termasuk musim liburan sekolah dan akhir tahun yang selama ini menjadi penyumbang kunjungan wisatawan.

Anggota DPRD Gunungkidul, Ery Agustin Sudiyanti, menilai target pendapatan yang dipasang pemerintah daerah terlalu konservatif. Menurutnya, sejak pembahasan APBD, Badan Anggaran DPRD sebenarnya telah mengusulkan target PAD sektor pariwisata sebesar Rp40 miliar.

Namun usulan tersebut tidak diakomodasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang akhirnya menetapkan target sekitar Rp36 miliar.

“Target Rp40 miliar itu realistis. Bahkan kalau potensi kebocoran bisa terus ditekan, capaian pendapatan bisa lebih tinggi lagi,” kata Ery.

Ia menilai perkembangan sektor pariwisata Gunungkidul dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang terus meningkat. Karena itu, penyusunan target pendapatan seharusnya tidak hanya mengacu pada capaian tahun sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan potensi riil yang berkembang di lapangan.

“Kalau melihat capaian sekarang, artinya potensi sektor wisata jauh lebih besar. Target ke depan harus disusun lebih realistis sesuai perkembangan yang ada,” ujarnya.

Menurut Ery, peningkatan PAD tersebut juga menunjukkan upaya pembenahan tata kelola objek wisata mulai membuahkan hasil. Karena itu, pemerintah daerah diminta terus memperkuat sistem pengawasan agar potensi kebocoran pendapatan dapat ditekan.

DPRD, lanjutnya, akan membawa persoalan tersebut dalam pembahasan RAPBD Perubahan 2026. Evaluasi target PAD dinilai penting agar perencanaan pendapatan daerah lebih akurat sekaligus mampu mengoptimalkan potensi sektor pariwisata sebagai salah satu penyumbang terbesar pendapatan daerah.

Sementara itu, Sekretaris Disparekrafpora Gunungkidul, Eko Nur Cahyo, mengatakan lonjakan PAD tahun ini merupakan hasil berbagai pembenahan yang dilakukan pemerintah daerah.

“Tahun ini baru sampai Juni, pendapatan sudah mencapai Rp35,8 miliar atau 99,29 persen dari target Rp36,06 miliar,” ujarnya.

Menurut Eko, pemerintah telah menerapkan sistem pembayaran retribusi non-tunai secara penuh di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Baron sejak Mei 2026. Sistem tersebut membuat setiap transaksi tercatat secara digital sehingga meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi potensi kebocoran pendapatan.

Selain digitalisasi pembayaran, Disparekrafpora juga melakukan rotasi petugas lapangan untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan retribusi wisata.

Di sisi lain, tingginya jumlah kunjungan wisatawan turut mendorong kenaikan PAD. Hingga akhir Juni 2026, jumlah wisatawan yang datang ke berbagai destinasi di Gunungkidul tercatat sekitar 2,9 juta orang atau hampir memenuhi target kunjungan sepanjang tahun yang dipatok sebanyak 3,2 juta wisatawan.