Jadi Fokus Pembangunan 2026, Pemkab Gunungkidul Tangani 134 Ruas Jalan

Wonosari,(pidjar.com)– Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada 2026. Berbagai proyek perbaikan dan peningkatan jalan terus dikebut untuk memperlancar akses masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Di tahun 2026 ini, ada 134 ruas jalan kabupaten yang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan anggaran sekitar Rp 40 miliar dari APBD murni 2026. Saat ini, proses perbaikan dan pembangunan sudah mulai berlangsung di beberapa lokasi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kabupaten Gunungkidul Rakhmadian Wijayanto mengatakan, sebagian besar pekerjaan pembangunan jalan telah memasuki tahap pelaksanaan.

Proyek-proyek tersebut telah melalui proses kontrak dan pembayaran uang muka. Kontraktor juga rata-rata telah menyiapkan alat berat di lokasi pekerjaan.

“Rata-rata sudah alat berat. Namun, kebanyakan masih dalam proses pengiriman material, sehingga pekerjaan fisik di beberapa lokasi masih tahap awal,” jelas Rakhmadian.

Untuk pekerjaan pembangunan talud, progres di sejumlah titik saat ini telah mencapai sekitar 50 persen. Pada Senin, 31 Agustus 2026 kemarin dilakukan monitoring di 8 titik pembangunan jalan diantaranya di ruas Duwet–Wareng, Serpeng–Semanu, Kemiri–Pulebener, Singkil–Giring, Plembutan–Dengok, Getas–Srikoyo, Pengkol–Kedungpoh, Karangtengah–Bejiharjo, serta Duwet–Kemejing.

Dalam monitoring tersebut, pihaknya juga menemukan kondisi kerusakan cukup parah di bagian tengah Ruas Jalan Plembutan–Dengok. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena ruas tersebut merupakan akses masyarakat dan kerusakan dapat mengganggu mobilitas.

“Yang kita cek ini proyek yang menggunakan APBD Murni 2026. Selain itu, kita juga sudah melakukan persiapan penanganan infrastruktur menggunakan APBD Perubahan 2026,” ungkapnya.

Rakhmadian menegaskan, percepatan pembangunan tetap harus diikuti dengan kesiapan material dan peralatan, serta pengawasan terhadap kualitas pekerjaan dan kondisi faktual di lapangan.

“Untuk target selesai pembangunannya berbeda-beda ada yang Oktober, November. Pada prinsipnya pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama penanganan,” tandasnya

Sementara itu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan progres pekerjaan di sejumlah lokasi masih bervariasi. Beberapa proyek telah menerima material dan pekerjaan fisik mulai berjalan. Namun, terdapat pula pekerjaan yang telah berkontrak tetapi materialnya masih dalam proses pengiriman.

“Secara keseluruhan, tahun ini pemerintah daerah menangani sekitar 25 kilometer jalan kabupaten yang tersebar di sejumlah ruas. Anggaran yang dialokasikan sekitar Rp40 miliar dan masih berpotensi bertambah melalui anggaran perubahan,” kata Endah.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur tidak hanya menyasar jalan. Pemerintah daerah juga terus mendorong percepatan berbagai kegiatan yang dilaksanakan DPUPRKP, termasuk bidang sumber daya air, cipta karya, maupun perumahan.

Selain mengecek pekerjaan fisik, Endah juga mendorong percepatan penyerapan anggaran di DPUPRKP. Penyerapan yang sebelumnya masih berada di kisaran 24 persen ditargetkan dapat dipacu hingga mencapai 90 persen.

Pemkab Gunungkidul juga masih berupaya memperoleh sumber pendanaan lain untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Di antaranya melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dalam program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurutnya, Dukungan dari masyarakat sendiri juga luar biasa seperti warga bersedia memberikan izin untuk penebangan pohon yang diperlukan dalam pembangunan drainase. Selain itu terdapat warga yang bersedia menghibahkan tanah untuk pemasangan sodetan atau gorong-gorong guna mengatasi persoalan banjir saat hujan.

“Setiap bentuk hibah maupun dukungan lahan dari masyarakat dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Ini untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi gugatan atau persoalan hukum di kemudian hari, baik bagi pemerintah maupun masyarakat,” pungkasnya.