Serba-serbi SPMB SD di Gunungkidul, 10 SD di Gunungkidul Tak Dapat Murid, Keterisian Bangku SD Kurang Dari 50%

Wonosari, (pidjar.com)–Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 masih menyisakan ribuan kursi kosong pada jenjang sekolah dasar (SD). Dari total 13.804 kursi yang disediakan untuk jenjang sekolah dasar (SD), hanya 6.731 kursi yang berhasil terisi. Artinya, lebih dari 7.000 bangku sekolah kosong setelah proses penerimaan siswa baru selesai.

Data tersebut menunjukkan daya tampung sekolah dasar di Gunungkidul jauh lebih besar dibanding jumlah anak yang mendaftar. Kondisi itu menjadi indikator semakin menurunnya jumlah peserta didik usia sekolah dasar di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Gunungkidul, Asbani, mengatakan banyak sekolah bahkan kesulitan memenuhi jumlah ideal satu rombongan belajar (rombel) yang seharusnya berisi 28 siswa.

“Bahkan ada belasan SD yang tidak mendapat murid dalam SPMB tahun 2026 ini,” kata Asbani, Rabu (1/7/2026).

Tak hanya menyisakan ribuan kursi kosong, pelaksanaan SPMB tahun ini juga mencatat terdapat 13 sekolah dasar yang sama sekali tidak memperoleh murid baru. Dari jumlah tersebut, sembilan merupakan SD negeri, sedangkan empat lainnya adalah SD swasta.

Fenomena ini dinilai bukan sekadar persoalan penerimaan peserta didik baru, melainkan cerminan perubahan demografi yang mulai dirasakan dunia pendidikan di Gunungkidul. Jumlah lulusan taman kanak-kanak terus menurun, sementara jumlah satuan pendidikan yang tersedia relatif tetap sehingga terjadi ketimpangan antara daya tampung dengan jumlah calon siswa.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sekolah-sekolah dengan jumlah murid minim berpotensi mengalami kesulitan membentuk rombongan belajar secara ideal. Selain itu, efektivitas penggunaan tenaga pendidik, anggaran operasional sekolah, hingga pemanfaatan sarana dan prasarana juga ikut terdampak.

Menghadapi situasi tersebut, Dinas Pendidikan Gunungkidul mulai mengkaji kemungkinan melakukan regrouping atau penggabungan sekolah. Langkah itu dipersiapkan sebagai upaya meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar sekaligus efisiensi penyelenggaraan pendidikan.

“Ini masih kita kaji. Tujuan penggabungan sekolah agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar lebih efektif dan efisien,” ujar Asbani.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati, mengatakan sembilan SD negeri yang tidak memperoleh murid baru berpotensi masuk dalam kajian regrouping. Menurutnya, sekolah-sekolah tersebut kesulitan memenuhi syarat minimal pembentukan satu rombongan belajar.

“Tidak bisa memenuhi kuota satu rombongan belajar. Makanya, dikaji untuk bisa digabung dengan sekolah lain,” kata Nunuk.

Ia menjelaskan, kajian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penataan dan Penggabungan Satuan Pendidikan. Dalam aturan itu, sekolah yang memiliki jumlah peserta didik kurang dari 30 orang dapat dipertimbangkan untuk digabung dengan sekolah lain.

Meski demikian, pemerintah memastikan aspek jarak antarsekolah dan akses pendidikan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan diambil.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menegaskan keputusan mengenai regrouping belum ditetapkan. Kajian masih terus dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik, kondisi sekolah, persebaran penduduk, hingga dampak sosial bagi masyarakat.