Jelang Pilkades Serentak, Anggota Polri Diminta Bersikap Netral dan Optimalkan Ketugasan

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Kapolres Gunungkidul, AKBP Agus Setiawan menghimbau jajaran anggotanya untuk tetap netral menjelang pilkades 2019 ini. Pihaknya juga meminta kepada masyarakat bila mana ada yang mengetahui ketidaknetralan angota polri untuk melaporkannya. Sebagai seorang anggota polri, diminta untuk mengoptimalkan ketugasan mereka, nantinya jika ditemukannya sebuah pelanggaran maka sesuai dengan prosedur yang ada, anggota Polri pun dapat dikenai saksi dari satuan.

Agus menjelaskan, menjelang pilkades ini pihaknya menghimbau jajarannya untuk tidak berpihak kepada salah satu calon. Terlebih oleh jajaran Bhabinkamtibmas yang saat ini dekat dengan pemerintah desa. Peran seorang anggota Polri pun menjelang Pilkades serentak terus dimaksimalkan, mulai dari pengawasan hingga penjagaan.

“Bhabinkamtibmas itu kan ada di desa tugasnya jelas, kita harapkan mereka tetap netral dan tidak memihak kepada siapapun,” ujar Kapolres, Sabtu (19/10/2019).

Ia menjelaskan, netralitas yang dimaksud yakni tidak memihak dan terlibat langsung dalam proses kampanye sehingga menimbulkan gejolak ditengah masyarakat. Ia berharap Bhabinkamtibmas justru bisa menjadi pendingin suasana sehingga kondisi dimasyarakat tetap tenang dan kondusif.

“Kita harapkan mereka mampu menjaga kondusifitas ditengah masyarakat. Bukan malah sebaliknya,” ucapnya.

Agus meminta kepada masyarakat, jika nantinya ada hal-hal yang mencurigakan dilakukan oleh anggota polri terkait dengan netralitas, masyarakat diharapkan mau melaporkannya. Sehingga nantinya akan diproses sesuai aturan yang ada.

“Kita harap netralitas tetap diutamakan. Jika ada yang tidak netral silahkan lapor ke Propam, nanti akan ada tahapan hingga sanksi,” lanjutnya.

Wakil Kapolres Gunungkidul, Kompol Joko Hamitoyo mengungkapkan,  jika jajarannya pun telah disiapkan nantinya untuk menghadapi dan melakukan pengamanan Pilkades serentak 2019. Adapun dari pihak kepolisian telah melakukan pemetaan daerah yang sekiranya berpotensi konflik karena berbagai hal. Kendati demikian, dari data berkaitan wilayah rawan tersebut masih belum dapat diutarakan secara gamblang.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, semua pemangku kepentingan haruslah bersinergi dengan melakukan langkah-langkah pencegahan. Sehingga nantinya semua berjalan lancar, dan tidak ada konflik atau gejolak lain yang timbul selama masa pemilihan kepala desa hingga sesudahnya.

Menurut dia, baik dari masyarakat umum maupun dari peserta atau calon, dan lembaga lainnya harus sama-sama menyadari bagaimana pentingnya keamanan dan kelancaran dalam pesta demokrasi di tingkat desa. Jajarannya pun sejak jauh-jauh hari mulai melakukan pengawasan secara maksimal.

“Peta konflik secara umum tentu biasa terjadi dalam pilkades. Tapi untuk sejauh ini belum termonitor yang rawan. Mudah-mudahan semua berjalan kondusif,” tambah dia.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Muhammad Farkhan mengungkapkan bagi panitia dan perangkat desa lainnya, hendaknya dalam menjalankan ketugasan ini bersikap netral dan taat secara peraturan. Potensi politik uang pun juga dapat terjadi atau tindakan-tindakan lainnya sehingga perlu disikapi dengan bijak.

“Bagi panitia, perangkat desa dan ASN hendaknya harus bersikap netral,” kata Farkhan.

Pihaknya menghimbau, baik dari kalangan masyarakat, panitia, dan calon atau kandidiat haruslah bersikap baik. Jangan sampai terjadi sebuah gejolak yang memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam mencerna informasi harusnya lebih bijak kembali, sehingga tidak mudah terpengaruh dengan apa yang didengar atau mereka baca.

Berkaitan dengan potensi daerah rawan pihaknya menyerahkan pengamanan ke aparat penegak hukum. Dari dinas sendiri dibantu oleh pengawas kecamatan pun juga terus melakukan monitoring dan koordinasi dengan petugas lainnya.

“Ada beragam kategori daerah yang sekiranya masuk dalam daftar rawan konflik. Kami serahkan ke aparat penegak hukum tentunya,” papar dia.