Kepercayaan Publik Jadi Aset Terbesar Media, Komdigi Dorong Media Lokal Bertransformasi di Era Digital

Jogja,(pidjar.com)– Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap industri media secara drastis. Di tengah persaingan yang semakin ketat dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi, media lokal dituntut tidak hanya cepat menyajikan berita, tetapi juga mampu menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik.

Hal tersebut mengemuka dalam Workshop Membangun Media Lokal Berkelanjutan yang digelar di Isvara Riverside, Yogyakarta, Rabu (8/7). Kegiatan ini menghadirkan praktisi media, regulator, dan pemangku kepentingan untuk membahas tantangan sekaligus strategi menjaga keberlanjutan media lokal di era digital.

Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Farida Dewi Maharani, mengatakan perubahan yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Menurutnya, disrupsi digital tidak hanya memengaruhi industri media, tetapi hampir seluruh sektor kehidupan.

“Perubahan yang kita hadapi sangat signifikan. Teknologi bukan hanya mendisrupsi media, tetapi juga berbagai sektor lainnya,” ujarnya.

Farida menjelaskan, kompetisi industri media semakin ketat seiring bertambahnya platform penyedia informasi, sementara sumber pendapatan media tidak tumbuh sebanding. Kondisi tersebut membuat semakin banyak pelaku media memperebutkan pasar yang sama.

Meski demikian, ia menegaskan tantangan media saat ini bukan lagi sekadar menjadi yang tercepat menyajikan berita.

“Yang harus dipertahankan adalah bagaimana media mampu menghadirkan informasi yang terpercaya di ruang publik, khususnya di ruang digital. Karena itu, media harus terus bertransformasi menjadi media yang kredibel,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Komite Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Muhammad Jazuli. Menurutnya, industri media tengah menghadapi tantangan berupa menurunnya kepercayaan publik akibat maraknya hoaks, praktik clickbait, dan pemberitaan yang cenderung membangun framing negatif.

Ia juga menyoroti perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini lebih banyak mengakses konten melalui media sosial dibanding membaca berita.
“Kalau dulu masyarakat lebih banyak membaca berita, sekarang mereka lebih banyak menonton konten di media sosial,” ujarnya.
Jazuli menilai siapa pun kini dapat memproduksi dan menyebarkan konten melalui platform digital, meski tidak semuanya memahami prinsip jurnalistik dan etika pers. Karena itu, media arus utama memiliki tanggung jawab lebih besar karena terikat pada Undang-Undang Pers, ketentuan Dewan Pers, Undang-Undang Penyiaran, serta berbagai regulasi lain yang mengatur penyajian informasi.
“Kepercayaan masyarakat menjadi kebutuhan utama. Jika kepercayaan itu hilang, media juga akan kehilangan audiens sekaligus legitimasi,” tegasnya.
Menurut Jazuli, aset terbesar perusahaan media bukan semata teknologi atau jumlah pembaca, melainkan kepercayaan publik yang dibangun melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Workshop juga menegaskan bahwa media memiliki peran lebih luas daripada sekadar menyampaikan informasi. Media diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan sosial, membangun optimisme, memperkuat solidaritas publik, serta menghadirkan narasi yang mendorong semangat kebangsaan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Konsep jurnalisme positif turut menjadi salah satu fokus pembahasan. Pendekatan ini bukan berarti menutupi persoalan yang terjadi di masyarakat, melainkan menyajikan fakta secara utuh dengan perspektif yang menawarkan solusi dan membangun harapan.

Untuk menjaga kualitas pemberitaan sekaligus meminimalkan dampak negatif di masyarakat, peserta workshop didorong menerapkan empat prinsip sebelum mempublikasikan informasi, yakni menghindari penggunaan visual yang dapat menimbulkan trauma atau rasa jijik, tidak menggunakan narasi provokatif yang berpotensi memicu konflik, menghadirkan narasumber yang mampu memberikan perspektif menenangkan, serta selalu mengonfirmasi perkembangan penanganan kasus kepada aparat penegak hukum agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.

Workshop juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Dewan Pers, perusahaan media, dan insan pers dalam membangun ekosistem media yang sehat. Regulasi yang disusun pemerintah dan Dewan Pers, menurut para narasumber, perlu diimbangi dengan peningkatan profesionalisme jurnalis agar industri media mampu berkembang secara berkelanjutan di tengah perubahan lanskap digital.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Tribun Jogja, Ibnu Taufik Juwariyanto, mengingatkan bahwa paradigma pemberitaan juga perlu berubah. Selama ini dikenal ungkapan bad news is good news.
“Di tengah kebutuhan masyarakat akan informasi yang mencerahkan, berita positif yang berkualitas juga memiliki nilai yang sama pentingnya. Bad news is good news, but good news is good news too,” ujarnya.

Pesan tersebut menjadi penegas bahwa masa depan media tidak hanya ditentukan oleh kecepatan menyampaikan informasi, tetapi juga oleh kemampuannya membangun kepercayaan publik, menjaga kualitas jurnalisme, serta menghadirkan informasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (Rosa)