Dinas Bongkar Upaya Kecurangan Pendaftar SMP N 1 Wonosari, Dari ASN Manipulasi Data Bansos Hingga Gunakan Sertifikat Palsu

Wonosari,(pidjar.com)–Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul mencatat adanya sejumlah permasalahan yang muncul dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027. Dalam assesenen yang dilaksanakan ini, Disdik menemukan adanya upaya kecurangan dari salah satu ASN yang mendaftarkan anaknya ke SMPN 1 Wonosari menggunakan jalur afirmasi dengan memanipulasi data bansos. Selain itu, ada pula pencantuman sertifikat-sertikat yang diduga palsu.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Arisandi Purba mengatakan, setelah dilakukan evaluasi bersama dalam masa SPMB jalur afirmasi dan prestasi, ditemukan adanya beberapa permasalahan di lapangan. Yang cukup membuat kaget adalah, adanya penggunaan data bansos yang tidak valid. Di mana ditemukan salah satu anak yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 2.

Saat dilakukan penelusuran ternyata yang bersangkutan merupakan anak dari seorang ASN. Tim SPMB kemudian melakukan klarifikasi terhadap pihak keluarga pendaftar dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Betul ada anak menggunakan jalur afirmasi tetapi pekerjaan orang tuanya PNS,” kata Arisandi Purba.

Permasalahan tersebut kemudian diselesaikan. Di mana atas inisiatif orang tua kemudian berkas pendaftaran melalui jalur afirmasi dicabut. Anak tersebut kemudian akan mendaftar melalui jalur domisili.

“Sudah diselesaikan bersama. Dicabut berkas pendaftaran dari jalur tersebut,” jelas dia.

Selain permasalahan data bansos yang tidak valid. Dinas Pendidikan juga menemukan permasalahan lain diantaranya, manipulasi data prestasi yang tidak valid diantaranya lomba yang tidak terverifikasi, hingga pendaftaran ganda di mana pendaftar mencoba mendaftar pada beberapa jalur yang tidak diperbolehkan secara bersamaan.

“Data prestasi tidak terverifikasi itu biasanya kejadiannya malah sebelum pendaftaran mengajukan verifikasi sertifikat kejuaraan ke dinas tetapi ketika di cek ke cabang induk cabor atau penyelenggaranya tidak valid sehingga tidak bisa mendapatkan skor nilai prastasi,” sambungnya.

Menurutnya, permasalahan-permasalahan ini muncul di sekolah-sekolah yang minat pendaftarnya banyak. Dengan adanya temuan demikian, menjadi evaluasi dan pembelajaran bersama untuk kedepannya.

Sehingga dinas akan melakukan upaya pencegahan dengan meminimalkan potensi kecurangan dengan cara verifikasi ketat dokumen panitia sekolah. Pencocokan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta DTKS, pengumuman hasil seleksi secara terbuka dan online, penyediaan kanal.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, pihaknya bersama panitia SPMB langsung bergerak cepat dalam menangani adanya permasalahan yang muncul selama pendaftaran jenjang SMP jalur afirmasi dan prestasi ini. Permasalahan inu menjadi evaluasi bersama untuk lebih teliti kembali, kemudian pengawasan di pendaftaran jalur domisili akan lebih diintensifkan kembali.

“Kalau yang anak PNS itu sudah diselesaikan. Berkasnya sudah dicabut, pada prinsipnya semua berjalan lancar. Kalau ada permasalahan langsung dapat diselesaikan,” ungkap Kepala Dinas.

Terpisah, Plt Sekretaris Dinas Sosial PPPA Gunungkidul, Suyono mengungkapkan sesuai petunjuk teknis penerima bansos maka bagi masyarakat Desil 1 – desil 4 yang terdeteksi sebagai PNS/TNI/POLRI. Namun demikian mereka dikecualikan sebagai penerima bansos.

“Pada aturan yang berlaku mereka tidak berhak mendapatkan bansos,” kata dia.

Adanya permasalahan dalam SPMB ini, maka Dinsos PPPA akan melakukan update data desil yang akan dilaksanakan oleh operator SIKS-NG kalurahan dengan pengisian ulang 39 valiable dan groundceck ulang oleh pihak perangkat kalurahan yang membidangi.