Dua SPPG di Gunungkidul Belum Kantongi SLHS

Wonosari,(pidjar.com)– Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul mencatat ada 2 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Gunungkidul yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Fungsional Sanitarian, Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, Andi Putra Hermawan mengatakan, berdasarkan data saat ini, ada 76 SPPG yang telah dibangun di Kabupaten Gununungkidul. Dari jumlah tersebut, sebagian besar telah beroperasi melayani pemberian makan bergizi gratis (MBG) kepada pelajar, ibu hamil, lansia dan kategori penerima lainnya.

Namun demikian, dari jumlah yang telah ada ini, terdapat dua SPPG yang belum mengantongi SLHS. Di mana sertifikat ini menjadi hal penting sebelum SPPG beroperasi.

“Ada dua yang belum memiliki SLHS yakni SPPG Gading 2 dan SPPG Giriwungu, Panggang. Tapi memang dua SPPG ini belum beroperasi,” kata Andi saat ditemui di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul

Ia menjelaskan, dua SPPG tersebut merupakan bangunan baru dan belum beroperasi. Informasi yang diterima akan segera melakukan pengurusan SLHS.

“Informasinya masih baru, kalau yang Gading itu sudah mau mengurus SLHS. Kemudian yang Giriwungu itu masih penyelesaian bangunan,” jelasnya.

Lebih lanjut Andi mengungkapkan, SLHS merupakan sebuah dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap SPPG sebagai dokumen jaminan kelaikan dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaaat.

“Untuk mengurus SLHS ini ada dokumen administrasi yang harus dipenuhi seperti telah memiliki Surat Keputusan (SK) penetapan SPPG dari BGN. Kemudian pengelola SPPG juga harus melengkapi dokumen tata letak (layout) bangunan, hasil uji makanan, hasil uji peralatan, serta menjalani inspeksi sanitasi oleh petugas kesehatan dan lainnya,” paparnya.

Proses tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aspek higiene dan sanitasi di dapur SPPG memenuhi standar keamanan pangan sebelum sertifikat diterbitkan.

“Jika hasil uji makanan, uji alat hingga air, dan inspeksi lapangan telah memenuhi persyarakatan maka dari kami menerbitkan Setelah semua persyaratan terpenuhi, sertifikat bisa diterbitkan. Namun jika ada yang belum memenuhi persyaratan maka harus dibenahi dulu, nanti kita inpeksi lagi dan uji lagi jika memang telah memenuhi persyaratan baru diterbitkan,” tandasnya.

Dinas Kesehatan Gunungkidul memastikan pendampingan terus dilakukan terhadap seluruh SPPG dalam hal sanitasi, keamanan pangan hingga kebersiahannya sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan yang ditetapkan.

“Pengawasan secara berkala ada baik dari Satgas Kabupaten, Dinas Kesehatan dan Puskesmas,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Sujatmiko Hassan mengatakan, saat ini ada 76 SPPG yang terlaporkan telah berdiri di Kabupaten Gunungkidul. Dari jumlah tersebut, data per Kamis, (13/08/2026) tercatat ada 65 SPPG yang beroperasi. Sedangkan ada 11 SPPG yang tidak beroperasi.

“Kalau yang tidak beroperasi itu kami tidak mengetahui faktornya karena apa,” tutupnya.