9.000 Penerima Bansos Gunungkidul Disetop karena Terindikasi Judi Online

Wonosari, (pidjar.com)— Sekitar 9.000 warga penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengalami penghentian bantuan. Mereka terindikasi terlibat aktivitas judi online (judol) berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Para penerima yang terdampak merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Data penerima bansos yang terindikasi aktivitas judol tersebut tersebar di seluruh kapanewon di Gunungkidul.

“Ada jalur klarifikasi bansos/sanggah melalui operator SIKS NG Online Kalurahan,” kata Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial PPPA Gunungkidul Suyono.

Suyono mengatakan proses penghentian bantuan tersebut masih memberikan kesempatan kepada warga untuk melakukan klarifikasi. Warga yang merasa tidak terlibat judi online atau menilai terdapat ketidaksesuaian data dapat mengajukan sanggahan melalui operator SIKS-NG Online di tingkat kalurahan.

“Masih tahapan untuk sanggah dan taubat judol di menu SIKS NG kalurahan,” ujarnya.

Salah satu wilayah dengan jumlah penerima bansos yang terdampak cukup banyak adalah Kapanewon Tepus. Hingga Agustus 2026, tercatat sekitar 630 warga di wilayah tersebut mengalami penghentian bantuan karena terindikasi aktivitas judi online.

Khusus di Kalurahan Tepus, jumlah penerima bansos yang terdampak mencapai 181 warga. Data tersebut tercantum dalam website kalurahan.

Suyono menjelaskan data penerima bansos yang terindikasi judol tersebut berasal dari data PPATK. Data itu kemudian menjadi dasar dalam proses penertiban penerima bantuan sosial.

Meski demikian, penghentian bantuan bukan berarti warga kehilangan kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Pemerintah masih menyediakan mekanisme sanggah melalui SIKS-NG Online.

Namun, keputusan mengenai apakah bantuan yang telah dihentikan dapat kembali disalurkan bukan berada di tangan pemerintah daerah. Keputusan tersebut menjadi kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos).

Artinya, warga yang mengajukan sanggahan tidak serta-merta akan kembali menerima PKH maupun BPNT setelah proses klarifikasi dilakukan.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Gunungkidul, Arkham Mashudi, meminta masyarakat tidak tergiur judi online. Dia menegaskan aktivitas tersebut dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk status penerimaan bantuan sosial.

“Untuk itu masyarakat agar jangan sampai tergiur ikut melakukan judi online. Tidak hanya diri sendiri, tapi juga anggota keluarga yang lain,” kata Arkham.

Arkham juga meminta keluarga ikut berperan mencegah anggota keluarganya terlibat judi online. Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan terhadap diri sendiri, tetapi juga perlu dilakukan dalam lingkungan keluarga.

Selain itu, masyarakat diminta menjaga kartu identitas dan data pribadi. Data kependudukan perlu dijaga agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemkab Gunungkidul berharap masyarakat memahami konsekuensi kebijakan penghentian bansos bagi penerima yang terindikasi judol. Bagi warga yang merasa statusnya tidak sesuai, pemerintah meminta agar memanfaatkan jalur klarifikasi yang telah disediakan.