Bangun Kepedulian Kesehatan Jiwa dari Lapisan Masyarakat, TPKJM Gelar Rakornas

Jogja,(pidjar.com)–Upaya membangun kesadaran kesehatan jiwa tidak cukup hanya mengandalkan layanan medis dan fasilitas kesehatan. Kepedulian justru perlu dimulai dari lingkungan paling dekat dengan masyarakat, mulai dari keluarga, tetangga, hingga komunitas. Kemampuan mengenali perubahan kondisi psikologis, memberikan dukungan awal, dan menghilangkan stigma menjadi langkah penting agar persoalan kesehatan jiwa dapat ditangani sejak dini.

Penguatan kesadaran tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Pusat dan Daerah di Gedhong Pracimasono Barat, Yogyakarta, Jumat (30/10). Sebanyak 80 peserta dari 16 TPKJM kabupaten/kota dan provinsi serta delapan organisasi masyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas mengikuti pertemuan tersebut.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY, Faishol Muslim, mengatakan penguatan kesehatan jiwa harus diwujudkan melalui koordinasi yang berjalan hingga tingkat komunitas. Menurutnya, terdapat tiga agenda penting yang perlu diperkuat, yakni deteksi dini dan sistem rujukan terpadu, rehabilitasi psikososial berbasis masyarakat, serta penghapusan stigma dan praktik pemasungan dengan pendekatan yang menghormati hak asasi manusia.

“Penguatan TPKJM harus menghasilkan koordinasi yang bekerja hingga tingkat komunitas,” ujarnya.

Persoalan kesehatan jiwa, lanjutnya, tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan sektor kesehatan. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam mengenali persoalan, memberikan pendampingan, serta membantu masyarakat memperoleh layanan yang dibutuhkan.

Asisten Deputi Kemenko PMK, Linda Restaningrum, menegaskan TPKJM bukan semata-mata forum untuk menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), melainkan wadah koordinasi lintas sektor dalam menggerakkan kesehatan jiwa masyarakat. Karena itu, keterlibatan sektor sosial, pendidikan, kesehatan, dan unsur lainnya diperlukan agar upaya tersebut menjangkau masyarakat secara lebih luas.

“Pendekatannya tidak bisa hanya melalui sektor kesehatan. Diperlukan keterlibatan sektor sosial, pendidikan, dan sektor lainnya agar upaya penggerakan kesehatan jiwa masyarakat dapat berjalan secara terpadu,” jelas Linda.

Dari sisi promotif dan preventif, Kementerian Kesehatan mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat agar mampu mengenali dan memberikan pertolongan awal ketika menghadapi persoalan psikologis. dr. Leon Muhammad, MARS, menjelaskan salah satu upaya yang dikembangkan adalah Program P3LP (Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis). Program ini menyasar masyarakat yang masih sehat jiwanya agar memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan memberikan dukungan awal kepada orang di sekitarnya.

Selain itu, penguatan skrining kesehatan jiwa juga diintegrasikan dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Langkah ini diharapkan membuka akses deteksi dini sehingga persoalan kesehatan jiwa dapat dikenali lebih awal.

Sementara itu, Project Manager Program DIGNITY INKLUSI Pusat Rehabilitasi YAKKUM, Ranie Ayu Hapsari, menilai penguatan kesadaran di tingkat masyarakat perlu didukung pembagian peran yang jelas. Kebijakan kesehatan jiwa harus diterjemahkan menjadi langkah operasional yang dapat dilakukan oleh berbagai unsur hingga tingkat komunitas.

“Pengambil kebijakan tidak cukup hanya menyusun regulasi, tetapi juga perlu memperjelas pembagian peran, siapa yang memiliki kewenangan melakukan deteksi dini, bagaimana edukasi dan dukungan diberikan, serta bagaimana dukungan anggarannya,” kata Ranie.

Menurutnya, upaya deteksi dini terhadap persoalan kesehatan jiwa, termasuk risiko yang membutuhkan perhatian khusus, perlu didukung edukasi dan mekanisme pendampingan yang mudah dijangkau masyarakat. Dengan demikian, keluarga maupun lingkungan sekitar memiliki pemahaman mengenai langkah yang dapat dilakukan ketika menemukan seseorang yang membutuhkan bantuan.

Penguatan peran masyarakat tersebut juga berkaitan dengan penghapusan stigma terhadap orang dengan disabilitas psikososial (ODDP). Mereka tidak semestinya dijauhkan dari lingkungan sosial atau hanya dipandang sebagai objek penanganan. Sebaliknya, mereka membutuhkan kesempatan untuk berpartisipasi, memperoleh dukungan, serta menjalani kehidupan bermasyarakat secara bermartabat.

Sebelum rapat koordinasi nasional, pada 29 Oktober, para peserta juga melakukan kunjungan belajar ke sejumlah layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat di DIY. Di antaranya Layanan Harian Sanggar Kinasih di Godean, Kelompok Swabantu Luhur Jiwo di Sidoluhur, Pondok Pemulihan Sahabat, Rumah Pembelajaran Kesehatan Jiwa SATUNAMA, BRSBKL, KAK Dewa Condongcatur, serta Kemantren Gondomanan.

Melalui pendekatan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM), Pusat Rehabilitasi YAKKUM mendorong agar dukungan terhadap ODDP tidak hanya bertumpu pada tenaga kesehatan, tetapi juga melibatkan keluarga, komunitas, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Pengalaman berbagai layanan di DIY tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam membangun lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan jiwa.

Penguatan TPKJM diharapkan mampu mendorong perubahan cara pandang masyarakat bahwa kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab bersama. Kesadaran yang tumbuh dari keluarga dan lingkungan terdekat menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih peka, tidak diskriminatif, serta mampu memberikan dukungan kepada setiap orang yang membutuhkan. (Rosa)