Angka Gangguan Kesehatan Mental Hingga Bunuh Diri di Gunungkidul Tinggi, Kemenko PMK Siapkan Penanganan Terpadu

Wonosari,(pidjar.com)– Persoalan kesehatan mental di Kabupaten Gunungkidul kembali menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Tingginya angka kasus bunuh diri serta masih banyaknya warga dengan gangguan kejiwaan mendorong Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) turun langsung melakukan pemetaan persoalan sekaligus menyusun langkah penanganan bersama pemerintah daerah.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, dalam kurun lima hingga enam tahun terakhir, angka bunuh diri di Gunungkidul tercatat mencapai 171 kasus, dengan rata-rata 27 sampai 30 kejadian setiap tahun. Di tahun 2026 ini, terhitung sejak Januari sampai dengan Mei, kasus bunuh diri tercatat sebanyak 12 kejadian. Dengan berbagai faktor penyebab para warga melakukan aksi bunuh diri.

Kemudian untuk kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ada sebanyak 1.847 orang. Dari jumlah tersebut, masih ditemukan 12 kasus pasung yang membutuhkan penanganan komprehensif dari berbagai pihak.

“Kondisi di Gunungkidul demikian, permasalahan gangguan kesehatan mental dan bunuh diri masih banyak ditemukan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.

Menurut Ismono, keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama dalam pelayanan kesehatan jiwa. Hingga saat ini, fasilitas kesehatan tingkat pertama di Gunungkidul masih minim tenaga psikolog klinis, sementara dokter spesialis kejiwaan yang tersedia hanya empat orang untuk melayani seluruh wilayah kabupaten.

“Untuk penanganan sudah dilakukan, namun memang masih ada keterbatasan yang dihadapi,” tambah dia.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK, Sukadiono, mengatakan, tim gugus tugas dari Kemenko PMK telah berkoordinasi dengan Pemkab Gunungkidul dan akademisi dalam permasalahan kesehatan mental hingga permasalahan bunuh diri yang tergolong tinggi setiap tahunnya.

“Dalam penanganannya memang membutuhkan skema koordinasi lintss sektoral. Kita lihat dulu kondisi di lapangan bagaimana kemudian kita rumuskan action yang akan dilakukan kedepan,” ucap dia.

Dengan kondisi demikian, menurutnya Gunungkidul akan dipersiapkan menjadi daerah percontohan dalam penanganan persoalan kesehatan mental dan penguatan layanan kesehatan masyarakat berbasis kolaborasi.

Selain persoalan kesehatan jiwa, tim Kemenko PMK juga menyoroti sejumlah persoalan layanan kesehatan lainnya, mulai dari antrean pasien cuci darah di rumah sakit daerah, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, hingga kebutuhan obat-obatan khusus bagi pasien gangguan jiwa agar tidak mengalami kekambuhan.

“Ketersediaan sarana prasarana, tenaga medis menjadi salah satu hal yang penting dalam penanganan bersama ini,” tandasnya.

Sejak Senin, 4 Mei 2026 kemarin tim Kemenko PMK melakukan koordinasi dan peninjauan di sejumlah lokasi untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi daerah yang sesungguhnya.

Bukan hanya berfokus pada kesehatan mental dan layanan kesehatan saja, namun tim bersama jajaran Bupati Gunungkidul juga mrlakukan peninjauan di sekolah-sekolah di Gunungkidul yang mengalami kerusakan untuk dirumuskan revitalisasinya, serta diskusi mengenai pembangunan daerah yang berkelanjutan.