Bupati Endah Ganti Massal Belasan Petugas TPR Shift Malam

Wonosari,(pidjar.com)– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kembali melakukan perombakan besar dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata. Sebanyak 19 petugas Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) yang berjaga malam hari di wilayah Kemadang, Tanjungsari diganti massal. Langkah tersebut sebagai upaya perbaikan tata kelola penerimaan retribusi di wilayah tersebut.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan, pihaknya melakukan penonaktifan 19 petugas TPR dari kalurahan Kemadang yang berjaga di malam hari. Para petugas ini kemudian diganti dengan petugas yang berasal dari kalangan ASN. Sehingga dari penjagaan pagi hingga malam dilakukan oleh petugas dari Pemerintah Kabupaten.

“Seluruh petugas TPR dari Kalurahan Kemadang kami non aktifkan,” ucapnya.

Penonaktifan ini dikarenakan adanya temuan indikasi kebocoran pendapatan dari sektor retribusi pariwisata di kawasan tersebut yang saat ini tengah menjadi perhatian bersama.

Menurut Endah, penempatan ASN di TPR Utama Baron, JJLS Palnjan dan TPR depan Pantai Watukodok bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan retribusi daerah. ASN dinilai memiliki tanggung jawab administratif serta mekanisme disiplin yang lebih ketat dalam menjalankan tugas.

“Kami ingin sistem pemungutan retribusi lebih transparan, akuntabel, dan profesional. ASN memiliki konsekuensi disiplin yang jelas apabila terjadi pelanggaran,” katanya.

Sebelum ditempatkan di lapangan, para ASN telah mendapatkan pembekalan mengenai pelayanan kepada wisatawan, prosedur pemungutan retribusi, serta tata cara pelaporan apabila menemukan kendala dalam pelaksanaan tugas.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Markus Tri Munarja mengatakan, pemerintah sebenarnya telah menerapkan berbagai langkah pengawasan, termasuk pemasangan kamera pengawas (CCTV) dan sistem pembayaran non-tunai.

Namun demikian, ia menilai teknologi saja tidak cukup untuk mencegah penyimpangan apabila tidak dibarengi dengan integritas petugas yang menjalankan sistem tersebut.

“Baik pembayaran tunai maupun non-tunai tetap memiliki potensi celah apabila pengawasannya lemah. Karena itu, integritas dan kedisiplinan petugas menjadi faktor yang sangat penting,” ujarnya.

Melalui pergantian petugas dan pembenahan mekanisme pemungutan retribusi, Pemkab Gunungkidul berharap pengelolaan retribusi wisata dapat berlangsung lebih efektif. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai selatan Gunungkidul.