Tolak Disalahkan Saksi Paslon 01 Ber-KTP Luar Daerah Bisa Nyoblos di Gunungkidul, Bawaslu : Yang Salah Petugas KPPS

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gunungkidul menolak disalahkan atas adanya temuan warga ber KTP luar daerah yang mencoblos di salah satu TPS di Gunungkidul. Bawaslu menuding kesalahan bukan terjadi pada pengawas TPS, melainkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat. Adapun akibat kesalahan ini, KPU telah memutuskan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 2 TPS di Gunungkidul.

Divisi Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Gunungkidul, Sudarmanto mengatakan, untuk kasus yang ada di TPS 18 Desa Girisekar, Kecamatan Panggang tersebut bermula adanya penduduk ber e-KTP Kuningan, Jawa Barat yang mengaku telah mengajukan A5 atau pindah mencoblos. Namun pada hari H, hal tersebut tidak dikonfirmasikan kepada KPPS dan PTPS.

“Jadi yang di Panggang itu, setelah kita konfirmasi dia mencoblos di TPS 18 diberikan surat suara oleh KPPS karena dia sudah menetap selama 10 tahun di Padukuhan Bali, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang,” kata Sudarmanto, Rabu (24/04/2019).

Ia mengatakan, diketahuinya hal tersebut ketika proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dengan temuan itu, pihaknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Jadi bukan kesalahan PTPS (pengawas TPS), kita sudah konfirmasi ke KPPS akan hal itu,” kata dia.

Sementara, Komisioner Bidang Pengawasan, Humas dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Gunungkidul, Rosita menambahkan untuk kasus di Gedangsari, tepatnya di TPS 16 Desa Tegalrejo, kasus tersebut bermula adanya saksi dari paslon capres cawapres nomor urut 1 memaksa mencoblos di TPS tersebut. Namun, oleh saksi lain, PTPS dan KPPS telah menyetujui untuk tidak diperbolehkan mencoblos karena dirinya bukan merupakan warga di TPS itu.

“Saksi itu seorang wanita, warga Magelang. Dia ngotot ingin mencoblos di TPS 16, tapi tidak setujui,” ujar Rosita.

Namun, saksi tersebut, kata Rosita terus melakukan intimidasi terhadap KPPS setempat. Akhirnya, pada rentang waktu pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB dirinya berhasil melakukan pencoblosan.

“Karena pada pukul 12.00 WIB, pemungutan suara telah selesai dilakukan, KPPS, saksi dan PTPS sepakat untuk berhenti istirahat. Nah saat itu, kita dilimpekke dia mencoblos lah disitu saat PTPS tidak berada di TPS,” ucap dia.

Rosita menegaskan, Bawaslu sekaligus melakukan klarifikasi terkait adanya pemberitaan yang menyudutkan pihak Bawaslu. Menurutnya, petugas PTPS yang ada di dua TPS tersebut telah bekerja pada prosedur yang benar.

“Jadi kita sekaligus klarifikasi, terkait dengan berita yang beredar PTPS memperbolehkan, namun KPPS tidak memperbolehkan itu tidak benar. Kita dari PTPS sudah melarang, kita konfirmasi ke KPPS mengakui kesalahannya,” ungkap dia.

Rosita menambahkan, terkait evaluasi kinerja KPPS dari beberapa kecamatan banyak yang melakukan kesalahan teknis. Ia mencontohkan di wilayah Ponjong terdapat kasus pemilih yang tidak terdaftar di TPS tersebut tapi bisa memilih.

“Selain itu juga ada pemberian surat suara sama, satu orang dikasih dua surat suara DPRD sama. Ada yang tidak diberikan surat suara sama sekali. Seharusnya hal semacam itu tidak terjadi,” kata dia.