Lima Jabatan Eselon 2 Kosong, Pemkab Segera Gelar Seleksi Terbuka

Wonosari,(pidjar.com)—Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul mencatat ada 5 jabatan eselon II yang kosong di awal tahun 2026 ini. Dengan adanya kekosongan ini, pemerintah kabupaten mulai berproses untuk pengisian pejabat di masing-masing jabatan tersebut.

Kepala BKPPD Gunungkidul, Iskandar mengatakan, kekosongan pejabat eselon II terjadi di jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra; Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kasatpol PP; Kepala Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida); dan Direktur RSUD Wonosari.

Kemudian pada 1 April mendatang Kepala Dinas Perhubungan dan pada 1 Mei 2026 kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana akan pensiun.

“Ada 5 yang kosong saat ini, dan 2 bulan ke depan bertambah 2,” ucap Iskandar, Rabu, (04/03/2026).

Dengan adanya kekosongan jabatan tersebut, untuk saat ini ketugasannya masih diampu oleh pelaksana tugas (Plt) agar jalannya pemerintahan dan layanan masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Dari BKPPD sendiri juga telah berproses untuk melakukan pengisian dengan seleksi terbuka lelang jabatan eselon II. Tahap awal berkoordinasi dengan pimpinan telah dilakukan termasuk dengan pusat.

“Baru kita proses permintaan rekomendasi BKN untuk pembentukan Pansel,” sambungnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya menargetkan maksimal di bulan April 2026 mendatang tahap pengumunan lelang jabatan sudah mulai dilakukan.

Rabu, (04/03/2026) pagi tadi Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntsriningsih bersama dengan Kepala BKPPD Gunungkidul menyerahkan SK Pensiun bagi aparatur sipil negara (ASM) yang memasuki masa pensiun pada periode April dan Mei.

Terdapat 80 ASN yang memasuki masa purna tugas, diantsranya 2 jabatan kepala dinas, kemudian ada 4 pejabat administrator (eselon III) setingkat sekretaris, kepala bagian, dan kepala bidang serta 7 pejabat pengawas (eselon IV). Selain itu ada 52 pejabat fungsional tertentu tenaga ahli dari Dinas Pendidikan dan Kesehatan serta 15 pejabat fungsional umum.