Keberatan Rumah Ditempel Stiker Keluarga Miskin, Ratusan Orang Mundur Jadi Penerima PKH

Wonosari,(pidjar.com)– Ratusan penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Gunungkidul mengundurkan diri secara mandiri atau graduasi pada tahun 2025 lalu. Sejumlah faktor menjadi penyebab mundurnya para warga tersebut. Diantaranya adalah lantaran perekonomian yang mulai membaik, mendapatkan bantuan pemerintah jenis lain, hingga lantaran tidak bersedia rumahnya dipasang stiker keluarga miskin.

Ketua Tim PKH Gunungkidul, Risman Setyonugroho mengatakan, sebanyak 349 keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di Gunungkidul mengundurkan diri pada 2025 lalu. Masing-masing dari KPM ini mengundurkan diri dengan alasan perekonomian yang mulai membaik, kesadaran bahwa ada yang lebih memerlukan utamanya lansia yang tinggal sebatang kara dan faktor lainnya.

“349 KPM ini mengundurkan diri pada periode Oktober sampai Desember. Sebenarnya di Januari-September juga banyak, namun datanya tidak tercatat,” ucap Risman Setyonugroho, Selasa, (03/02/2026).

Menurutnya, dengan adanya program pemasangan stiker keluarga miskin bertuliskan jenis bantuan yang diterima di rumah-rumah KPM juga berdampak pada banyaknya warga yang mengundurkan diri dari penerimaan bantuan. Mereka keberatan dengan pemasangan stiker yang memang cukup mencolok tersebut. Sehingga kemudian mereka memilih untuk mengundurkan diri.

Selain graduasi mandiri, terdapat juga 356 KPM yang mengundurkan diri karena mendapatkan program pemberdayaan ekonomi. Para penerima bantuan sosial ini mengundurkan diri karena telah menerima stimulan atau modal dan usaha yang dijalankan sudah berangsur menberikan keuntungan serta perbaikan ekonomi.

“Untuk graduasi pemberdayaan ini, jadi penerima bansos mendapat modal senilai 5 juta dari APBN untuk usaha mereka. Setiap bulan terus kami evaluasi, karena usahanya bagus maka kemudian mengundurkan diri. Jenis usaha yang dijalankan ada banyak seperti olahan makanan, kerajinan, produksi jamu dan lain sebagainya,” ucap dia.

Risman sendiri mengapresiasi atas kesadaran para penerima bantuan yang kemudian mengundurkan diri dengan sendirinya karena perekonomian yang membaik. Pendekatan-pendekatan pun juga dilakukan oleh petugas PKH agar para KPM memiliki semangat untuk bertumbuh dan bisa mandiri tanpa bantuan pemerintah.

“Yang sering kami tekankan adalah merubah pola pikir warga mengenai bantuan dan menujuk kesejahteraan serta kemandirian. Program bantuan hanyalah sementara,” jelasnya.

Lebih lanjut Risman mengatakan, pada tahap IV ini jumlah penerima bansos PKH di Gunungkidul sebanyak 49.240 KK. Jumlah ini berkurang jauh jika dibandingkan dengan periode sebelumnya dan belum diterapkannya data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN).

“Sebelum ada DTSEN jumlah penerima PKH di Gunungkidul 52.000 KPM kemudian berkurang karena by sistem dari pusat. Yang mana faktornya banyak seperti desil yang berubah, kemudian terindikasi judi online, tidak memenuhi persyaratan, komponen hilang karena meninggal atau anak telah lulus sekolah dan lainnya,” papar dia.

Dirinya menekankan pada KPM PKH untuk memanfaatkan bantuan yang diterima oleh masing-masing komponen sesuai dengan peruntukkannya. Bukan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif ataupun lain.

“Digunakan sesuai kebutuhan komponennya, misal anak sekolah ya kebutuhan sekolah itu apa. Jangan sampai justru uangnya untuk kepentingan lain yang tidak ada keterkaitannya dengan kebutuhan,” tutupnya. 

Sebagai informasi, di akhir tahun 2025 lalu Bupati Gunungkidul meluncurkan program pemasangan stiker bertuliskan keluarga miskin prasejatera dengan rincian bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaatm program ini dimaksudkan memberikan identitas yang jelas kepada KPM agar mendapatkan prioritas dalam penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Di sisi lain juga sebagai salah satu metode identifikasi masalah dan memberikan kejelasan titik asesmen KPM dalam rangka ketepatan sasaran. Apabila stiker yang terpasang dicopot oleh KPM dengan alasan malu, maka dianggap mengundurkan diri dari penerima bantuan.