Demisioner PMII Gunungkidul Dorong Integrasi MBG dan KDMP untuk Perkuat Ekonomi Lokal

Wonosari,(pidjar.com)– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan program strategis nasional yang telah berjalan di daerah-daerah. Program gagasan Presiden Republik Indonesia ini dinilai memiliki potensi besar untuk tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Demisioner PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia) Gunungkidul, Akhib Ardiyanto mengatakan, program MBG dan pengembangan KDMP bukan hanya sebatas program berjalan saja. Namun ia berharap dan mendorong agar pelaksanaan MBG dan pengembangan KDMP dapat terintegrasi dengan potensi ekonomi lokal.

Mahasiswa Agroteknologi Universitas Gunungkidul ini mengungkapkan MBG pada dasarnya bukan hanya persoalan menyediakan makanan bagi anak-anak, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk membangun ekosistem pangan lokal.

“Kami mendukung MBG karena ini bukan hanya soal memberikan makanan kepada anak-anak, tetapi juga kesempatan membangun ekosistem pangan lokal. Kalau bahan bakunya bisa diserap dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal, maka satu program bisa memberikan dua manfaat seperti meningkatkan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Akhib menilai, tantangan utama MBG bukan hanya bagaimana memastikan makanan sampai kepada penerima manfaat, tetapi juga bagaimana memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan jumlah, serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah porsi yang telah dibagikan.

“Keberhasilan MBG jangan hanya diukur dari berapa juta porsi yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas gizinya, tingkat penerimaan anak, keamanan makanan, dan dampaknya terhadap ekonomi lokal,” kata Akhib.

Karena itu, ia mendorong agar bahan pangan seperti beras, telur, sayuran, buah, ikan, dan produk pangan lainnya dapat diprioritaskan dari wilayah sekitar sepanjang memenuhi standar kualitas, kuantitas, harga, dan keamanan pangan.

KDMP Jangan Hanya Berdiri Secara Administratif

Sementara terkait KDMP, Akhib menilai tantangan terbesarnya bukan sekadar mendirikan koperasi, membentuk kepengurusan, atau meresmikan bangunan. Lebih penting dari itu adalah memastikan koperasi benar-benar memiliki aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

“Menurut saya, tantangan KDMP bukan mendirikan koperasinya, tetapi memastikan koperasi itu hidup. Jangan sampai kita sibuk meresmikan gedung dan membuat struktur pengurus, tetapi setelah itu tidak ada aktivitas ekonomi yang berkelanjutan,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa bisnis KDMP harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa. Sebab, setiap wilayah memiliki karakter ekonomi yang berbeda, mulai dari pertanian, peternakan, perdagangan, UMKM, hingga sektor wisata.

Akhib juga mengingatkan agar KDMP tidak justru menjadi pesaing bagi warung, petani, peternak, maupun UMKM yang telah lebih dahulu menjalankan aktivitas ekonomi di desa.

“KDMP jangan sampai menjadi pesaing warung, petani, peternak, dan UMKM yang sudah ada. Justru harus menjadi agregator atau penghubung yang membantu usaha masyarakat naik kelas,” tuturnya.

Menurutnya, pengurus KDMP juga perlu mendapatkan pendampingan secara serius, mulai dari manajemen koperasi, pembukuan, pemasaran, digitalisasi, hingga analisis usaha. Hal tersebut penting agar pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional dan tidak hanya berdasarkan penunjukan kepengurusan.

MBG dan KDMP Bisa Saling Menguatkan

Lebih jauh Akhib mengungkapkan, MBG dan KDMP memiliki ruang untuk saling memperkuat. MBG memiliki kebutuhan pangan dalam jumlah besar, sedangkan desa memiliki sumber daya berupa petani, peternak, UMKM pangan, kelompok usaha, dan koperasi.

Dalam konteks tersebut, KDMP dapat berperan sebagai salah satu simpul yang menghubungkan kebutuhan program dengan potensi produksi masyarakat.

“Kuncinya adalah integrasi. MBG punya kebutuhan pangan, sementara desa punya petani, peternak, UMKM dan koperasi. KDMP bisa menjadi salah satu penghubungnya,” katanya.

Ia memberikan gambaran bahwa kebutuhan telur, beras, sayuran, buah, maupun produk pangan lainnya untuk MBG dapat disuplai oleh kelompok usaha masyarakat melalui mekanisme yang transparan dan tetap memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Dengan pola tersebut, menurut Akhib, manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Anak mendapatkan makanan bergizi, petani mendapatkan pasar, UMKM memperoleh peluang usaha, dan perputaran ekonomi dapat terjadi di tingkat desa.

Perlu Pengawasan yang Transparan

Selain rantai pasok, Akhib juga menyoroti pentingnya pengawasan. Ia mendorong keterlibatan sekolah, orang tua, pemerintah desa, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG.

Pengawasan tersebut, menurutnya, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan program berjalan sesuai tujuan.

“Perlu ada mekanisme pengawasan yang melibatkan sekolah, orang tua, pemerintah desa, dan masyarakat. Bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan makanan bergizi, higienis, tepat jumlah, dan tidak terjadi pemborosan,” ungkapnya.

Hal serupa juga berlaku dalam pengelolaan KDMP. Akhib menilai transparansi harus menjadi fondasi utama koperasi. Mulai dari modal, pengadaan barang, transaksi hingga keuntungan harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama koperasi,” tegasnya.

Pemuda Tidak Ingin Hanya Menjadi Penonton

Sebagai mahasiswa dan bagian dari generasi muda, Akhib menegaskan bahwa pemuda desa tidak ingin hanya menjadi penonton dalam berbagai program pembangunan pemerintah.

Ia berharap generasi muda dapat mengambil peran melalui gagasan, pengawasan, maupun keterlibatan langsung dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

“Kami sebagai pemuda desa tentu tidak ingin hanya menjadi penonton dari program pemerintah. Kami ingin terlibat, memberikan kritik, sekaligus menawarkan solusi,” ujarnya.

Menurutnya, kritik terhadap program pemerintah seharusnya tidak berhenti pada penilaian baik atau buruk. Kritik harus diarahkan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan dan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.

“Kami tidak ingin hanya mengatakan program pemerintah itu baik atau buruk. Kami ingin memastikan program yang baik benar-benar sampai pada masyarakat dengan cara yang baik. Kritik harus menghasilkan solusi, dan solusi harus bisa diukur manfaatnya,” pungkas Akhib.

Ia berharap MBG dan KDMP ke depan tidak hanya sukses secara administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan gizi, pemberdayaan petani dan UMKM, serta penguatan ekonomi desa secara berkelanjutan.