Pemkab Gunungkidul Target Raup 26 Miliar Dari PBB

Wonosari, (pidjar) — Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor. Salah satunya adalah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam APBD Perubahan 2026. Target penerimaan PBB-P2 yang sebelumnya berada di kisaran Rp25 miliar akan dinaikkan sekitar Rp 1 miliar.

Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Aji Sukendro, mengatakan hingga Rabu (26/8) pagi, realisasi penerimaan PBB-P2 telah mencapai Rp18.222.139.676 dari target yang ditentukan oleh pemerintah.

Pada APBD Perubahan 2026 nantinya target penerimaan sektor tersebut direncanakan meningkat sekitar Rp1 miliar menjadi Rp26 miliar.

“Target perubahan Rp26 miliar, naik sekitar Rp1 miliar. Nanti data detail penambahannya kami update,” kata Aji.

Kenaikan target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah. Dengan realisasi yang telah mencapai lebih dari Rp18,2 miliar, masih terdapat ruang penerimaan yang perlu dikejar hingga akhir September mendatang bahkan hingga akhir Desember mendatang.

Sebagai upaya untuk meningkatkan realisasi PAD perpajakan, Pemkab Gunungkidul juga memperkenalkan inovasi digital Senapati atau Sistem Elektronifikasi Pembayaran Pajak Terintegrasi. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan akuntabilitas penerimaan daerah.

Senapati menghadirkan layanan pembayaran pajak secara elektronik, termasuk fitur Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) elektronik sehingga wajib pajak tidak lagi perlu mencetak dokumen fisik.

Sistem tersebut juga telah terintegrasi secara real time dengan core banking Bank BPD DIY. Dengan demikian, setiap transaksi pembayaran pajak langsung tercatat dalam sistem sehingga memperkecil risiko keterlambatan pencatatan maupun kesalahan administrasi atau bahkan penyalahgunaan uang pajak.

Sementara itu, DPRD Gunungkidul menilai optimalisasi PAD perlu terus dilakukan dengan menggali berbagai potensi penerimaan yang masih tersedia.

Anggota DPRD Gunungkidul, Ery Agustin Sudayanti, mengatakan penguatan PAD menjadi semakin penting di tengah kebijakan efisiensi yang terus dilakukan pemerintah pusat.

Menurutnya, peningkatan PAD tidak cukup hanya dilakukan dengan menaikkan target penerimaan. Pembenahan sistem, penguatan digitalisasi pemungutan pajak, peningkatan transparansi, hingga pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan potensi pendapatan daerah dapat tergali secara maksimal sekaligus mencegah kebocoran.

“Masa kebijakan efisiensi terus dilakukan ini, kemandirian dalam mendapatkan PAD sangat penting dilakukan,” kata Ery.

DPRD juga menyoroti potensi penerimaan dari piutang PBB-P2. Ery menyebut piutang PBB-P2 yang mencapai sekitar Rp26 miliar merupakan potensi penerimaan yang cukup besar apabila dapat ditagih secara optimal.

“Penarikan piutang PBB-P2 perlu lebih digencarkan. Dengan piutang sekitar Rp26 miliar, tentu ini menjadi potensi yang sangat besar apabila dapat ditarik dan masuk menjadi pendapatan daerah,” tegasnya.

Ia berharap Pemkab Gunungkidul tidak sekadar menaikkan target PAD, tetapi juga melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh. Pemutakhiran data wajib pajak, digitalisasi pemungutan, pengawasan di lapangan, serta transparansi pengelolaan pendapatan dinilai perlu diperkuat.

Namun demikian, Ery mengingatkan agar kebijakan peningkatan PAD tidak berujung pada bertambahnya beban masyarakat.

“Namun yang perlu digarisbawahi adalah sejumlah kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan PAD ini jangan sampai justru membebani rakyat,” tandas dia.