Pemkab Gunungkidul Raup Belasan Miliar Dari PBB, Kapanewon Gedangsari Lunas 100 Persen

Wonosari,(pidjar.com)– Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Gunungkidul terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga 29 Juni 2026, penerimaan PBB-P2 yang telah masuk sebesar Rp13,3 miliar. Yang cukup membanggakan adalah 20 kalurahan telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajaknya.

Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul, Aji Sukendro, mengatakan tahun 2026 ini ketetapan pajak yang dipatok oleh pemerintah sebesar Rp 27.640.699.526 dari 625.999 lembar SPPT. Sampai dengan pagi ini, kewajiban pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat sebesar Rp 13,3 miliar.

“Sampai Juni ini sudah ada 20 kalurahan yang telah lunas PBB. Sedangkan lainnya masih berproses dalam pembayaran,” ucap Aji Sukendro.

Ia mengungkapkan, salah satu wilayah yang berhasil mencatatkan capaian baik dalam pembayaran pajak adalah Kapanewon Gedangsari. Di mana seluruh kalurahan di kapanewon ini telah menyelesaikan pembayaran pajak di pertengahan tahun inu.

Adapun Kalurahan Mertelu dengan ketetapan Rp 75.011.810 lunas pada 4 Februari 2026, Kalurahan Hargomulyo, Rp 147.912.860 lunas pada 22 April 2026 Kalurahan Sampang Rp 58.029.314 lunas pada 30 April 2026, Kalurahan Tegalrejo Rp 117.019.616 lunas pada 6 Mei 2026.

Kalurahan Ngalang Rp 200.018.433 lunas pada 26 Mei 2026, Kalurahan Serut Rp 117.019.732 lunas pada 29 Mei 2026, dan Kalurahan Watugajah Rp 87.877.100 lunas pada 31 Mei 2026.

“Kami sangat mengapresiasi atas capaian dari kalurahan-kalurahan yang telah lunas PBB ini,” ungkapnya.

Menurutnya, selama ini Gedangsari menerapkan inovasi Digitalisasi Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Dijamin Pedes) di setiap kalurahan. Program tersebut mendorong masyarakat memanfaatkan sistem pembayaran pajak secara digital sehingga proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat.

“Gedangsari ini sudah bertahun-tahun selalu lunas PBB diawal. Untuk itu kemarin diberi penghargaan lunas PBB tercepat oleh Bupati Gunungkidul,” tandasnya.

Selama ini, pemerintah memberi kemudahan dalam membayar PBB-P2 diantaranya dengan upaya jemput bola oleh petugas di lapangan, pembayaran melalui PT Pos, kerjasama dengan perbankan hingga e-wallet.

Meski demikian dirinya tidak memungkiri apabila masih banyak tunggakan atau piutang di setiap tahunnya dalam penerimaan pajak ini. Dicontohkan, pada 2025 kemarin tunggakan pajak sebesar Rp 4,4 miliar.

“Memang ada banyak kendala dalam penarikan pajak seperti wajib pajak alamat luar kota, tidak diketahui pemilik terkahir karena bidang tanah sudah beralih tapi tidak diketahui oleh lingkungan, kepatuhan pajak. Namun demikian, banyak yang kooperatif membayarkan kewajiban mereka,” tutup dia.