Temuan “Tikus” TPR DPRD Gunungkidul, Tiket Dicetak Berjubel Sebelum Wisatawan Masuk

Tanjungsari,(pidjar.com)–Temuan janggal di sektor wisata kembali menjadi sorotan serius. Kali ini giliran Komisi B DPRD Kabupaten Gunungkidul yang mengungkap adanya praktik mencurigakan di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR). Para Wakil Rakyat menemukan cetakan Mobile Point of Sale (MPOS) dalam jumlah banyak saat belum ada pengunjung yang datang. Dikhawatirkan, hal ini merupakan modus untuk mengakali sistem demi keuntungan pribadi dan menyebabkan kebocoran pendapatan daerah.

Anggota Komisi B DPRD Gunungkidul, Ery Agustin, membenarkan adanya informasi tersebut. Ia menyebut, lembaran-lembaran struk MPOS itu seolah sudah “disiapkan” lebih dulu sebelum transaksi riil terjadi di lapangan.

“Informasi itu memang ada. Ditemukan cetakan MPOS berlembar-lembar, sementara pengunjung belum masuk. Ini tentu menjadi pertanyaan besar,” tegas Ery saat dikonfirmasi.

MPOS sendiri merupakan sistem kasir modern berbasis perangkat seluler seperti tablet yang digunakan untuk memproses pembayaran digital, memindai barcode, hingga mencetak struk secara langsung. Sistem ini sejatinya dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi di sektor wisata.

Namun, temuan tersebut justru memunculkan dugaan sebaliknya. Ery mengungkapkan, indikasi awal ditemukan oleh Ketua Komisi B saat melakukan kunjungan pribadi ke lokasi wisata. Temuan itu kemudian dibahas dalam rapat resmi bersama jajaran eksekutif.

“Awalnya ditemukan langsung oleh Ketua Komisi B saat berwisata. Lalu dalam rapat dengan dinas terkait, hal ini disampaikan sebagai temuan yang perlu ditindaklanjuti,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ery menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) Gunungkidul untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. Ia menyoroti ketidaksesuaian waktu cetak tiket dengan waktu kedatangan pengunjung sebagai potensi masalah serius.

“Kalau waktu cetak tidak sesuai dengan waktu masuk pengunjung, ini bisa mengarah pada potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.

Komisi B DPRD Gunungkidul menilai, praktik ini berpotensi membuka celah manipulasi, termasuk kemungkinan penjualan tiket ganda yang tidak tercatat dalam sistem resmi.

“Ini bagian dari fungsi pengawasan kami. Tidak menutup kemungkinan tiket dijual double. Kalau itu terjadi, jelas berpotensi merugikan daerah,” pungkas Ery.

Hingga kini, DPRD mendesak adanya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan retribusi wisata di Gunungkidul guna memastikan transparansi serta menutup celah kebocoran PAD.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Eko Nur Cahyo mengatakan, pencetakan tiket harus sesuai tepat waktu sesuai dengan kedatangan wisatawan. Pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas di lapangan atas adanya temuan DPRD tersebut. Menurutnya, petugas berdalih bahwa petugas di lapangan melakukan pencetakan tiket lebih awal ini sebagai solusi saat terjadi antrian panjang di TPR.

“Jeda waktu yang bisa ditoleransi 2 sampai 3 menit saja saat terjadi antrian panjang,” terang Eko.

Menurutnya, hal ini masih bisa ditoleransi dan legal yang mana pembayaran retribusi tetap masuk pada kas daerah dan tidak berpotensi kebocoran.

Namun jika jeda waktu terlalu lama, maka hal ini tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Kami mengimbau demi kenyamanan berwisata silahkan dipastikan pada saat transaksi dipos TPR mendapatkan tiket retribusi sesuai dengan jumlah pengunjung dengan rupiah yang dibayarkan. Pastikan juga bahwa tidak mendapatkan tiket yang ada tulisan “customer copy”. Karena tiket yang ada tulisan “customer copy” bukan tiket yang sah untuk diberikan kepada wisatawan atau pengunjung,” pungkasnya.