MPLS Siswa Baru Segera Dimulai, Panitia Dilarang Lakukan Praktik Perpeloncoan

Wonosari, (pidjar.com)–Libur panjang sekolah hampir saja selesai. Pada Senin (13/07/2026) mendarang, tahun ajaran baru pelajar akan segera dimulai. Masa awal sendiri akan diawali dengan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru di seluruh jenjang pendidikan. Balai Pendidikan Menengah Gunungkidul memastikan dalam pelaksanaan MPLS sekolah tidak diperkenankan terjadi praktik perpeloncoan maupun aktivitas yang merendahkan martabat peserta didik (bullying).

Kepala Balai Dikmen Gunungkidul, Wasidi, mengatakan pemerintah telah mengeluarkan surat edaran mengenai pelaksanaan MPLS harus mengedepankan prinsip aman, nyaman, inklusif, edukatif, menggembirakan, dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik sesuai konsep Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

“Fokus materi sudah disampaikan pada edaran; penguatan karakter, pencegahan kekerasan, edukasi tentang bulying, hidup sehat, literasi numerasi dan materi yang lain,” kata Wasidi.

Ia menegaskan, dalam pelaksanaan MPLS, panitia penyelenggara tidak diperkenankan melakukan praktik perpeloncoan, kekerasan fisik maupun verbal, pungutan yang tidak sesuai ketentuan, hingga pemberian tugas atau atribut yang tidak relevan dengan tujuan kegiatan.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan MPLS, maka pihak Balai Dikmen akan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan DIY untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

“Bila ditemukan hal-hal tersebut tentunya akan kami laporkan ke Dinas Dikpora DIY. Ketentuan dan mekanisme sanksinya nanti ditentukan oleh Dinas Dikpora. Namun demikian, kami kira sudah lama tidak ada kegiatan MPLS yang mengarah pada perpeloncoan,” katanya.

Untuk memastikan pelaksanaan MPLS berjalan sesuai aturan, pihaknya mewajibkan Kepala Sekolah untuk melakukan pengawasan langsung terhadap seluruh rangkaian kegiatan MPLS. Selain itu, Balai Dikmen juga akan menerjunkan tim monitoring ke sekolah-sekolah selama kegiatan berlangsung.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Nunuk Setyowati, mengatakan pada pelaksanaan MPLS nantinya setiap sekolah diwajibkan mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan MPLS Ramah dan mengunggah dokumentasi tersebut ke laman resmi masing-masing sekolah.

“Wajib didokumentasikan dan diunggah. Pengawasan langsung juga dilakukan oleh pihak sekolah terhadap panitia atau petugas MPLS,” ucap Nunuk.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan kegiatan sekaligus laporan kepada masyarakat.

Berdasarkan surat edaran yang diterbitkan, MPLS Tahun Ajaran 2026/2027 dilaksanakan selama lima hari pada minggu pertama awal tahun ajaran baru dengan mengedepankan prinsip aman, nyaman, inklusif, edukatif, menyenangkan, dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik.

“Sekolah juga diwajibkan menyosialisasikan pelaksanaan MPLS kepada orang tua serta menyediakan mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran selama kegiatan berlangsung,” jelasnya.

Beberapa waktu lalu, Ketua KPU Gunungkidul, Asih Nuryanti mengatakan, selain pengenalan lingkungan dan pembekalan materi-materi yang telah diatur dalam ketentuan, pihaknya berharap ada sedikit waktu untuk pendidikan politik terhadap pelajar. Utamanya bagi mereka yang di jenjang SMP dan SMA.

“Pendidikan politik penting diberikan sejak awal agar para pelajar yang akan masuk sebagai prmilih pemula ini mengetahui haknya dalam berdemonstrasi,” tutupnya.