Gunungkidul Masih Kejar Target IPM RPJMD, Bupati Endah Minta OPD Kerja Berbasis Data

Wonosari, (pidjar.com)- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengejar target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026. Hingga saat ini, capaian IPM baru berada di angka 73,13 atau masih terpaut satu poin dari target 74,13 yang ditetapkan pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan peningkatan IPM menjadi salah satu fokus utama dalam sinkronisasi indikator makro ekonomi yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan organisasi perangkat daerah (OPD). Sinkronisasi tersebut dilakukan agar kebijakan pembangunan disusun berdasarkan data yang sama dan tepat sasaran.

“Ada enam aspek data makro utama yang menjadi fokus evaluasi dari total 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD,” kata Sri Suhartanta, Rabu (22/7/2026).

Enam indikator tersebut meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, rasio gini, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi.

Sri menyebut sejumlah indikator sebenarnya telah menunjukkan hasil positif. Pertumbuhan ekonomi Gunungkidul pada 2025 mencapai 5,47 persen atau telah memenuhi target optimistis RPJMD 2026. Sementara itu, angka kemiskinan berada di level 14,15 persen dan rasio gini sebesar 0,33 yang menandakan ketimpangan pendapatan semakin membaik.

Meski demikian, menurutnya, peningkatan kualitas pembangunan manusia masih membutuhkan kerja keras seluruh perangkat daerah agar target IPM 2026 dapat tercapai.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus berpijak pada data yang akurat dan mutakhir, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi.

“Data harus menjadi dasar pengambilan keputusan,” tegas Endah.

Ia juga menyoroti masih adanya keterlambatan pembaruan data oleh sejumlah OPD yang dinilai berpotensi menghambat penyusunan kebijakan pembangunan.

Selain meminta seluruh OPD meninggalkan ego sektoral, Endah menginstruksikan agar seluruh program diselaraskan dengan tujuh Quick Wins Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Bahkan, ia akan menjadwalkan paparan khusus dari masing-masing kepala OPD untuk mengulas kontribusi setiap perangkat daerah terhadap enam indikator makro, termasuk peningkatan IPM.

“Saya harap program yang disusun ke depan berbasis data, memiliki target terukur, lokasi intervensi yang jelas, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Gunungkidul,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Gunungkidul Agus Haranto mengatakan penguatan kolaborasi data sektoral menjadi kunci agar evaluasi pembangunan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. BPS berharap data dari seluruh OPD dapat terintegrasi dalam sistem sehingga proses rekonsiliasi data setiap triwulan tidak lagi bergantung pada proses administrasi yang panjang.