Berdiri di Tanah Kas Kalurahan, Bangunan Hotel di Girisubo Disegel Petugas

Girisubo,(pidjar.com)–Penginapan atau Hotel Suling Indah yang berada di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, resmi ditutup oleh jajaran pemerintah DIY pada Senin (4/5/2026). Penutupan ini karena bangunan tersebut menyalahi aturan, melanggar ketentuan atas pemanfaatan tanah kas desa yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.

Plt Kepala Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Retno Kusharjanti, mengatakan penggunaan tanah kas kalurahan untuk usaha penginapan merupakan pelanggaran aturan.

“Pemanfaatan tanah kas kalurahan untuk penginapan atau hotel tidak diperbolehkan. Ini sudah diatur dalam Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024, yang melarang penggunaan tanah kalurahan untuk tempat tinggal, hotel, maupun bentuk penginapan lainnya,” ujar Retno.

Pihaknya sejak beberapa saktu lalu telah melakukan investigasi di lapangan. Didapati, tanah kas kalurahan di Pucung, Girisubo justru digunakan untuk hotel atau penginapan dan telah sempat beroperasi.

Lahan yang digunakan memiliki luas kurang lebih 900 meter persegi dan tidak memiliki izin pemanfaatan. Karena itu, penertiban harus dilakukan. Puluhan petugas dari Satpol PP, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Panitikismo, Lurah hingga Kapanewon menyaksikan penutupan tersebut.

“Hari ini (Senin) bangunan ini kita tutup. Sudah berkoordinasi dengan pemilik atau pengguna,” kata dia.

“Kami sudah menyampaikan agar dilakukan pembongkaran. Namun pihak pengguna tidak bersedia, sehingga bangunan ini kami serahkan ke kalurahan untuk tindak lanjut,” tegasnya.

Menurut Retno, setelah proses pembongkaran dilakukan, lahan tersebut akan dikembalikan sesuai peruntukan tata ruang.

“Nanti kami koordinasikan dengan tim pengendalian dan pengawasan pemanfaatan pertanahan. Setelah dibongkar, fungsi tanah harus dikembalikan sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Penutupan ini menjadi penegasan bahwa pemanfaatan tanah kas desa tidak boleh disalahgunakan, apalagi untuk kepentingan komersial tanpa izin resmi.