Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Gunungkidul Masih Jadi PR, Empat Bulan Tercatat 46 Laporan

Wonosari,(pidjar.com)– Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Gunungkidul masih menjadi persoalan serius yang terus mendapat perhatian pemerintah daerah. Hingga akhir April 2026, tercatat puluhan laporan kasus masuk ke Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Gunungkidul.

Plt Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Gunungkidul, Suyono mengatakan, sejak Januari hingga 30 April 2026 terdapat 46 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak ke UPT PPPA.

“Dari jumlah tersebut, 25 kasus menimpa anak-anak, sedangkan 21 kasus lainnya dialami perempuan dewasa. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, angkanya relatif tidak jauh berbeda,” kata Suyono, Sabtu, (02/05/2026).

Adapu bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan meliputi kekerasan fisik, psikis, penelantaran, hingga kekerasan seksual. Dari berbagai jenis tersebut, yang mendominasi adalah kasus kekerasan seksual.

Meski angka laporan tergolong tinggi, akan tetapi angka tersebut disebut belum menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemerintah menilai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih seperti fenomena gunung es, di mana jumlah yang terungkap hanya sebagian kecil dari kejadian yang sesungguhnya.

“Masih banyak korban yang memilih diam karena berbagai faktor seperti takut, malu, memiliki ketergantungan terhadap pelaku, maupun karena tekanan sosial dan budaya,” sambungnya.

Untuk meningkatkan keberanian korban dalam melapor, Dinsos PPPA terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai forum dengan melibatkan organisasi masyarakat, kader kesehatan, puskesmas, hingga aparat penegak hukum.

“Namun demikian memang beberapa waktu ini ada pola peningkatan jumlah laporan ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mencari pertolongan mulai tumbuh. Tapi untuk kondisi riil di lapangan atas kasus tersebut dimungkinkan masih banyak,” tandasnya.

Lebih lanjut Suyono mengatakan, dalam penanganan kasus, UPT PPA Gunungkidul memberikan layanan pendampingan secara terpadu, mulai dari penerimaan pengaduan, asesmen kebutuhan korban, penjangkauan langsung, hingga memastikan keselamatan korban.

Korban juga mendapatkan layanan psikologis untuk pemulihan trauma, pendampingan hukum selama proses pelaporan dan pemeriksaan, serta rujukan layanan medis apabila diperlukan, termasuk visum. Dalam kondisi tertentu, pemerintah juga menyiapkan rumah aman atau shelter bagi korban yang membutuhkan perlindungan khusus.

“Setelah kondisi korban membaik, kami lakukan reintegrasi sosial agar korban bisa kembali ke lingkungan yang aman dan mendukung, disertai monitoring secara berkala,” jelasnya.

Meski upaya penanganan terus diperkuat, pemerintah mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain stigma masyarakat terhadap korban, keterbatasan sumber daya manusia seperti psikolog dan pekerja sosial profesional juga menjadi kendala dalam optimalisasi pelayanan.

Edukasi untuk membangun lingkungan yang lebih peduli atas permasalahan semacam ini juga terus dilakukan, sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dicegah sedini mungkin serta seluruh korban memperoleh perlindungan yang layak.

“Berani berbicara adalah langkah awal untuk melindungi diri. Kekerasan bukan sesuatu yang harus disembunyikan,” tegas Suyono.