Mulai Pertengahan Mei Mendatang, TPR Baron Direncanakan Hanya Layani Pembayaran Retribusi Non-Tunai

Wonosari,(pidjar.com)– Pemerintah Kabulaten Gunungkidul terus berbenah dalam memperkuat tata kelola retribusi yang lebih transparan, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Salah satu yang digagas oleh pemerintah adalah rencana penerapan sistem pembayaran non-tunai pada pos retribusi wisata. Dalam waktu dekat ini, sistem tersebut akan diterapkan dan yang menjadi uji coba serta percontohan adalah di TPR Utama Baron.

Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, Eko Nur Cahyo mengatakan, rencana layanan pembayaran retribusi wisata secsra non-tunai atau cashless sudah digagas sejak lama. Dengan berbagai persiapan dan pertimbangan, pada Mei ini sistem tersebut direncanakan mulai direalisasikan.

“Sistem pembayaran di TPR Baron yang sebelumnya tunai akan beralih menjadi 100 persen non-tunai. Ini sebagai bentuk modernisasi, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus menjaga integritas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata,” kata Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Eko Nur Cahyo.

Rencananya sistem baru ini akan dilauncing pada 12 Mei 2026. Nantinya, di TPR Baron sudah tidak lagi melayani pembayaran tunai. Sebab baik penjagaan dan pungutan retribusi di shift siang hingga malam hanya diperkenankan pelayanan non-tunai.

“Pembayaran retribusi dapat dilakukan melalui dua metode yaitu menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) maupun kartu uang elektronik atau tap cash (e-money),” jelasnya.

Untuk mendukung program ini terealisasi dengan maksimal, Pemkab bekerjasama dengan BPD DIY. Dimana BPD DIY menyediakan 16 unit mesin mPOS (mobile point of sales) yang akan digunakan di TPR Utama Baron.

“16 unit itu di TPR Baron sebagai cadangan juga apabila terjadi error atau kerusakan. Jadi bisa langsung menggunakan yang lain,” tandasnya.

Disinggung mengenai kesiapan jaringan internet di lokasi tersebut, Eko mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika serta pihak lainnya. Dipastikan di kawasan tersebut, jaringan internet kuat dan mendukung kelancaran transaksi.

“Titik itu (TPR) tidak masuk blankspot. Jaringan internetnya masih cukup aman,” tandas dia.

Selain kesiapan perangkat, pemerintah daerah juga menyiapkan bimbingan teknis (bimtek) bagi para petugas pemungut retribusi. Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pemahamam petugas terhadap penggunaan perangkat digital, prosedur transaksi, hingga penanganan jika terjadi gangguan sistem.

“Kesiapan SDM juga kami perhatikan. Akan ada bimbingan terlebih dahulu nanti sebelum program ini benar-benar diterapkan,” tandas dia.

“Kalau untuk sosialisasi kepada masyarakat dan wisatawan, saat ini sedang kami persiapkan. Nanti ada pamflet informasi yang akan kami srbar luaskan melalui sosial media mengenai perubahan skema pembayaran retribusi wisata di TPR Baron,” tambah dia.

Program anyar ini akan diujicobakan selama 3 bulan kedepan. Kemudian akan dilakukan evaluasi bersama.

“Evaluasi bersama pasti ada. Kita lihat juga apakah nanti benar-benar bisa direplika di TPR lain atau tidak. Jika iya maka TPR lain juga akan menerapkan sistem pembayaran non tunai,” pungkas dia.