Gerah Menjalarnya Praktek Korupsi, Bupati Pasang Banner Besar di Kantor Pemkab Gunungkidul

Wonosari,(pidjar.com)–Tindak pidana korupsi marak terjadi di mana-mana. Di Gunungkidul sendiri, Bupati Gunungkidul bersama dengan aparat penegak hukum (APH) berupaya memerangi tindak pidana tersebut dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan pemasangan banner di Sekretariat Daerah (Setda) Gunungkidul. Adapun banner itu berisi pengelompokan tindak korupsi dan edukasi penyelewengan uang negara tersebut.

Banner tersebut memang cukup mencolok lantaran terpampang di pintu masuk Setda Gunungkidul. Pemilihan ukuran maupun lokasi pemasangan sendiri memang disengaja sehingga nantinya diharapkan akan terlihat jelas dan menjadi pengingat ASN di lingkungan Pemkab Gunungkidul untuk bersikap jujur dalam menjalankan ketugasan dan pemanfaatan anggaran daerah.

Pemasangan banner ini sendiri diperintahkan langsung oleh Bupati Gunungkidul, Sunaryanta untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang pidana korupsi membuka lebih lebar kembali siapa saja yang berpotensi melakukan tindakan tersebut. Langkah Bupati ini lantaran prihatin dengan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Gunungkidul baik dari tingkat kalurahan hingga pemerintah kabupaten.

“Sekiranya ada praktik-praktik korupsi ataupun tindak pidana lain yang merugikan negara dan menodai instansi harus ditindak tegas secara hukum pidana maupun hukum kedinasan,” papar Sunaryanta, Kamis (14/07/2022).

Ia berharap, ASN dan pimpinan maupun anggota BUMD di Gunungkidul dapat menjalankan ketugasannya sesuai dengan sumpah dan janji mereka. Tidak ada yang merugikan daerah maupun negara. Pihaknya juga meminta APH untuk lebih getol lagi dalam memberikan edukasi tentang korupsi.

Sementara itu, Kasubag Komunikasi Pimpinan, Bagian Protokol Kompim dan Rumah Tangga Sekretariat Kabupaten Gunungkidul, Sumarno menambahkan, Bupati Gunungkidul akan segera mengeluarkan SE berkaitan dengan pemasangan banner ini di seluruh OPD di Gunungkidul. Saat ini, hal itu masih dalam proses. Nantinya, banner-banner seperti ini akan terpasang di seluruh OPD.

“Pada intinya ini untuk memerangi praktik korupsi, sehingga ASN tidak lagi bermain api (korupsi) dengan anggaran yang mereka kelola di OPD masing-masing,” ucap Sumarno.