Kartu Tani Belum Dapat Difungsikan, Ini Penjelasan Dinas

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Program pemerintah yang telah disosialisasikan beberapa waktu lalu berkaitan dengan sistem penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani masih belum dapat dirasakan oleh petani Gunungkidul. Meski kelompok tani sudah mendapatkan kepingan kartu layaknya kartu ATM ini, namun hingga sekarang belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Para petani yang berniat melakukan transaksi pengambilan pupuk bersubsidi dari pemerintah, masih harus menggunakan sistem manual. Dimana para petani mengambil pupuk ini di kelompok tani yang tersedia. Padahal jika program menggunakan Kartu Tani telah diterapkan masyarakat dapat mengambil pupuk bersubsidi itu secara mandiri, tanpa campur tangan orang lain.

Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Raharjo Yuwono mengungkapkan jika kapasitas pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator selebihnya yang berkaitan dengan distribusi pupuk bersubsidi menggunakan sistem Kartu Tani berada di ranah pemerintah pusat. Namun demikian, bedasarkan data yang ada kurang lebih terdapat 60 ribu keping kartu tani disebar oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan BRI.

“Pusat dan provinsi yang mengatur kebijakan ini,” terang Raharjo Yuwono, Jumat (09/11/2018).

Disinggung mengenai belum diterapkannya program ini, dirinya tidak dapat berkomentar banyak. Masih ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan oleh penyelenggara, dari pemerintah daerah juga masih menunggu-nunggu program ini akan diberlakukan kapan, mengingat pendataan dan pendistribusian kartu telah dilakukan sejak tahun lalu.

“Mungkin ada faktor yang kaitannya dengan isi kartu tani, atau kuotanya itu.  Bagaimana pun programnya kami terus lalukan, yang terpenting kan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” tambah dia.

Adapun Raharjo memaparkan pembagian pupuk bersubsidi yang telah dilakukan hampir mendekati angka 100%. Dimana untuk pupuk urea telah tersalur 6.317 dari kuota 11.930 ton, kemudian untuk pupuk NPK tersalir 3.474,9 ton dari 5.765 ton yang ada. Dilanjutkan pupuk organik Petroganik baru tersalur 192 ton dari kuota 1093 ton, pupuk ZA yang mendapat kuota 1.209 ton baru tersebar sebanyak 498,3 ton.

“Kalau untuk pupuk SP36 dari kuota 907 ton sudah tersalur 573,61 ton. Ini kami terus upayakan mendistribusikan ke kelompok tani agar kedepan tidak kelabakan saat akan menggunakan,” imbuh dia.

Pemerintah daerah terus melakukan monitoring pembagian atau penyaluran pupuk bersubsidi ini. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan atau penyimpangan. Tidak hanya bekerja sendiri akan tetapi juga menggandeng pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan dan pemantauan.