Kasus Kesehatan Mental Tinggi, Gunungkidul Kolaborasi dengan IPI untuk Penanganan dan Antisipasi

Wonosari,(pidjar.com)– Kasus kesehatan mental di Kabupaten Gunungkidul tergolong tinggi. Data dari Dinas Kesehatan Gunungkidul terdapat 1.650 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tersebar di hampir seluruh wilayah Gunungkidul. Kondisi ini menarik perhatian khusus para ahli kejiwaan baik nasional maupun internasional untuk turut melakukan penanganan dan antisipasi.

Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono membenarkan adanya 1.650 ODGJ yang tersebar di 30 Puskesmas di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini merupakan permasalahan yang perlu penanganan khusus dan tidak bisa dilakukan sendiri melainkan ada dukungan dari berbagai pihak.

“Rerata ODGJ di daerah sudah tertangani layanan kesehatan yang kemudian sembuh. Setelah itu dikembalikan ke rumah tapi tidka berselang lama mereka kambuh lagi karena penanganan yang berbeda,” kata Ismono.

Dengan kerjasama yang dijalin bersama dengan Indonesia Private Industri (IPI) ia berharap ada langkah-langkah konkrit dalam memecahkan permasalahan yang ada di daerah ini. Mungkin bisa saja dengan pembentukan swabantu atau relawan tertentu ataupun langkah lainnya.

“Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang dijalin dapat membantu dalam penanganan dan antisipasi kasus kesehatan mental yang bertambah,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Indonesia Private Industri (IPI) M. Fitriansyah mengatakan, kasus kesehatan mental yang tinggi di Kabupaten Gunungkidul menjadi latar belakang pihaknua tergerak untuk berkolaborasi dengan pemerintah untuk menanggulangi masalah kesehatan mental. Program yang direalisasikan yaitu dengan melibatkan ahli psikolog Indonesia dan konsultan internasional.

“Kita tahu di Gunungkidul banyak beberapa peristiwa yang berkaitan dengan kesehatan mental termasuk menjerumus ke bunuh diri. Maka dari itu, kami menggelar diskusi ini untuk mencari apa yang tepat khususnya untuk menanggulangi kesehatan mental di Gunungkidul, dengan melibatkan tenaga ahli psikologi dari Indonesia dan konsultan internasional,” papar M. Fitriansyah.

Pihaknya berencana menjadikan Kabupaten Gunungkidul sebagai pilot project dalam kegiatan ini. Beberapa penanganan kesehatan mental di daerah lain hingga negara lain akan menjadi referensi lembaga ini yang kemudian diterapkan di Gunungkidul tentunya disesuaikan dengan kondisi masyarakat serta budaya di daerah tersebut.

“Kegiatan ini nantinya menghasilkan dokumen identifikasi layanan, rekomendasi kebijakan, dan strategi kolaboratif. Selain itu, kami juga menyusun data pendukung riset dan pengembangan program kesehatan mental ke depan,” tandasnya.

Dalam forum diskusi siang tadi, peserta yang terlibat terdiri dari tenaga medis, pengelola sekolah, serta perwakilan dari sektor pendidikan dan masyarakat untuk memberikan masukan.

Sementara itu, konsultasi kesehatan mental Australia, Rahel Kremnizer mengatakan, dalam pelaksanaannnya pihaknya tidak langsung menawarkan program untuk diterapkan dalam mengatasi masalah kesehatan mental. Namun berbasis data dari lapangan sepertindari Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dan pemangku wilayah. Selain itu juga berbasis pada kebutuhan lokal yang ada.

“Jadi kita tidak serta merta mengadopsi program yang sudah berjalan di daerah. Melainkan informasi dari lokal terkait faktor kasus kesehatan mental yang terjadi akan digabung dengan berbagai literatur untuk mendapatkan modul yang tepat,” tutur dia.

Menurutnya, penyebab kesehatan mental di setiap daerah terjadi dengan faktor yang berbeda-beda. Pasalnya, kesehatan mental sering dipengaruhi dari latar belakang kebiasaan ataupun hal lainnya.

Dirinya pun berharap dengan adanya diskusi ini akan menghasilkan output yang bisa diterapkan di Kabupaten Gunungkidul dan dilakukan secara berkelanjutan.