Pilkada di Masa Pandemi, Potensi Sampah Diprediksi Meningkat

Wonosari,(pidjar.com)–Penyelenggara Pilkada 2020 agak berbeda dibandingkan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 lalu ataupun Pilkada periode sebelumnya. Meningat penyelenggaraan pilkada akhir tahun ini masih berada pada situasi pandemi, sehingga perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan lebih banyak dan mengacu pada protokol kesehatan. Dimungkinkan sampah atau limbah yang diproduksi pada Pilkada ini akan meningkat jika dibandingkan dengan hari biasanya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani mengatakan, penerapan standar covid-19 akan dilakukan secara ketat. Nantinya masing-masing pemilih akan menggunakan sarung tangan plastik saat melakukan pencoblosan di bilik suara. Kemudian setelah selesai pencoblosan baru sarung tangan tersebut dibuang di tempat yang telah disediakan petugas.

“Sebagai langkah antisipasi saja. Selain kita menyediakan untuk petugas, pemilih juga diwajibkan menggunakan sarung tangan,” kata Ahmadi Ruslan Hani, Minggu (06/12/2020).

Adapun mekanismenya nanti, akan ada sebuah bilik khusus yang diperuntukkan bagi pemilih bersuhu badan lebih dari batas normal.

Diprediksi memang masalah sampah akan ada peningkatan saat pelaksanaan pilkada. Untuk itu, KPU sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gunungkidul dalam penanganannya. Sebagaimana diketahui, jumlah DPT saja sebanyak 599.850 tentunya plastik dapat mendominasi sampah dalam pilkada 2020.

“Banyak komponen yang kita gunakan baik kertas maupun plastik. Secara teknis nanti pelaksanaannya dari DLH,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris DLH Gunungkidul, Aris Suryanto mengatakan, setiap kali dilaksanakan pesta demokrasi memang terjadi peningkatan volume limbah atau sampah yang signifikan. Mulai dari kertas, plastik, akomodasi makanan dan minuman. Terlebih di era pandemi ini jenis sampah nantinya akan cukup beragam. Mulai dari sarung tangan, face shield, masker dan lain sebagainya.

“Penanganan ada di kami tidak ada pengelolaan khusus sebanarnya. Hanya kerja reguler saja. Untuk masker tentu kami harapkan dirusak untuk antisipasi penyalahgunaan (dipungut ulang),” jelas Aris.

Ia berharap nantinya dimasing-masing TPS melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dengan memilah jenis sampah. Kemudian nantinya DLH akan bekerjasama deengan unit pengelola sampah mandiri di setiap kalurahan yang sudah berjalan.

“Kalau kalurahan belum ada unit pengelolaannya nanti kita minta dari UPT pembuangan sampah. Kemudian diangkut dan sampahnya akan disortir di sana,” tutup dia.