Tambahan Anggaran Rp270 Juta Belum Bisa Dipakai, Bus Sekolah Masih Hanya Layani Penjemputan Saja

Wonosari, (pidjar.com)-Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp270 juta agar layanan bus sekolah gratis dapat kembali beroperasi normal. Namun, anggaran tersebut belum bisa dimanfaatkan karena masih menunggu pengesahan APBD Perubahan 2026.Sehingga mayoritas bus sekolah saat ini hanya melayani perjalanan mengantar siswa ke sekolah.

Layanan bus sekolah gratis di Kabupaten Gunungkidul kembali beroperasi bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026. Meski demikian, operasionalnya belum sepenuhnya pulih akibat keterbatasan anggaran yang dipicu kenaikan harga BBM non-subsidi.

Saat ini, dari tujuh rute yang beroperasi, hanya rute Semin-Wonosari yang masih melayani penjemputan siswa saat pulang sekolah. Enam rute lainnya hanya mengangkut pelajar pada pagi hari menuju sekolah.

Kepala Bidang Angkutan dan Terminal Dinas Perhubungan (Dishub) Gunungkidul, Sigit Wijayanto, mengatakan pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp270 juta untuk mengembalikan layanan bus sekolah seperti semula.

Namun, anggaran tersebut baru bisa digunakan setelah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 resmi disahkan.

“Tambahan anggaran untuk bus sekolah masuk dalam APBD Perubahan 2026. Berhubung belum ada pembahasan, maka kita belum bisa mengaksesnya sehingga layanan masih sama, hanya melayani saat keberangkatan anak sekolah,” kata Sigit.

Menurutnya, pembatasan layanan terjadi setelah biaya operasional meningkat akibat kenaikan harga Dexlite yang digunakan seluruh armada bus sekolah.

Dishub tidak dapat mengganti Dexlite dengan BBM subsidi karena aturan yang berlaku tidak memperbolehkannya. Kondisi tersebut membuat anggaran operasional yang tersedia tidak lagi mencukupi untuk membiayai layanan pergi dan pulang sekolah di seluruh rute.

“Untuk enam rute lainnya, tidak melayani penjemputan kepulangan, karena memang anggarannya terbatas karena terdampak kenaikan BBM non subsidi,” ujarnya.

Saat ini terdapat tujuh armada bus sekolah yang melayani rute Semin-Wonosari, Ponjong-Wonosari, Semanu-Wonosari, Sokoliman-Wonosari, Tanjungsari-Wonosari, Gedangsari-Wonosari, dan Nglipar-Wonosari.

Seluruh armada tetap melayani keberangkatan siswa menuju sekolah pada pagi hari. Namun, ketika jam pelajaran selesai, sebagian besar pelajar harus dijemput orang tua, menggunakan kendaraan pribadi, maupun mencari moda transportasi lain untuk kembali ke rumah.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, memastikan usulan tambahan anggaran operasional bus sekolah telah mendapat persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Meski demikian, pencairan anggaran belum bisa dilakukan sebelum APBD Perubahan 2026 disahkan menjadi peraturan daerah.

“Anggarannya masuk di APBD Perubahan sehingga penggunaan dilakukan setelah disahkan menjadi perda baru,” kata Putro.

Ia menambahkan, kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak terhadap operasional bus sekolah. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga tengah menghitung tambahan kebutuhan anggaran BBM kendaraan dinas di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusul kenaikan harga Pertamax.

“Sudah dibahas dan ada rencana menambah anggaran BBM karena Pertamax juga ikut naik. Tapi, untuk nominalnya masih dibahas karena data belum dikompilasi semua,” ujarnya.

Selama APBD Perubahan 2026 belum disahkan, pola operasional bus sekolah dipastikan belum berubah. Artinya, mayoritas pelajar masih harus menyiapkan transportasi alternatif saat pulang sekolah sambil menunggu tambahan anggaran dapat direalisasikan.