Kado Manis HUT ke 187, Pemkab Gunungkidul Raih Penghargaan Bergengsi Opini WTP

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Kado manis didapat oleh Kabupaten Gunungkidul dalam ulang tahunnya yang ke 187. Pemkab Gunungkidul mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menandakan adanya pengelolaan keuangan yang baik dalam pemerintahan di bumi handayani ini. Opini WTP ini merupakan yang ketiga kali didapat oleh Pemkab Gunungkidul setelah pada tahun 2016 dan 2017, juga mendapatkan penghargaan yang sama.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Putro Sapto menyatakan bahwa penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi pihaknya dalam terus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah. Evaluasi sendiri penting dilakukan mengingat ada beberapa catatan dari BPK yang menjadi sedikit noda dalam penghargaan opini WTP yang didapat Pemkab Gunungkidul tersebut.

Ia beberkan lebih lanjut, yang pertama adalah kebijakan akuntasi. Dua hal yang menjadi catatan adalah belum tercantumnya piutang BPJS serta terkait dengan barang-barang persediaan tahun lalu yang saat ini masih belum sempurna. Kemudian adalah masalah administrasi. Meski tidak ditemukan dalam sejumlah mekanisme hibah yang diterima oleh Pemkab Gunungkidul, akan tetapi ada beberapa pencatatan administratif yang perlu segera mendapatkan perbaikan.

“Kita kemarin sempat belum mencantumkan nama serta alamat penerima hibah ke dalam Perbup Penjabaran APBD ketika melakukan perubahan. Ini sempat menjadi sorotan dari BPK,” kata Putro, Kamis (31/05/2018) siang.

Pihaknya juga mendapatkan rekomendasi dari BPK untuk mengoptimalisasikan potensi pendapatan daerah. Hal semacam ini menurut Putro sangat erat kaitannya dengan penambahan personel. Namun demikian, penambahan personel juga tidak bisa dilakukan sembarangan. Pihaknya membutuhkan personel yang mampu mengawasi dan menghitung secara cermat dan tepat terkait potensi pendapatan yang ada.

"Yang harus dilakukan adalah memetakan siapa orang-orang yang punya kemampuan untuk itu. Namun sembari menunggu prosesnya, kita akan membentuk tim ad hoc yang akan dibuatkan SK," paparnya.

Langkah tindak lanjut terkait catatatan-catatan BPK sendiri juga diamini oleh Sekretaris Daerah Gunungkidul Drajat Ruswandono. Dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengumpulkan instansi-instansi terkait guna melakukan perbaikan-perbaikan di sejumlah sisi.

Ia mengungkapkan bahwa ke depan, jangan sampai kesalahan yang sama semacam ini terus berulang sehingga kemudian terkesan abai terhadap catatan dari BPK.

“Akan segera diperbaiki,” tandas dia.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul Hj. Badingah mengatakan, capaian WTP ini akan mendorong akuntabilitas pemerintahan yang lebih baik dan transparan ke depannya. Hal ini menurutnya tak lepas dari kerjasama serta komunikasi yang apik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.

"Capaian ini merupakan keberhasilan kita semua. Sekaligus menjadi kado di Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul ke-187," ujar Badingah, Selasa (29/05/2018).

Badingah berharap dengan adanya penghargaan ini diharapkan mampu menjadi pemicu semangat sekaligus perubahan ke arah lebih baik di tata pemerintahan Kabupaten Gunungkidul. Apa yang dicapai selama ini akan lebih baik jika mampu diteruskan di masa-masa mendatang.

"Kita berharap tidak berhenti disini saja, melainkan terus kedepan kita akan semakin baik," lanjutnya.

Bupati juga menyampaikan terima kasih atas masukan dan koreksi yang telah disampaikan oleh BPK. Menurutnya, pemerintah di daerah tentu bisa menerima dengan legowo atas penilaian itu.

Temuan pemeriksaan BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran atas kurangnya volume pekerjaan yang menyebabkan kerugian daerah. Adanya kesalahan penganggaran belanja barang jasa belanja modal belum sesuai.

“Akan segera diperbaiki,” tutup Bupati.