Proses Lelang Jabatan Dimulai, Berikut Kursi Kepala OPD yang Akan Diperebutkan

Wonosari,(pidjar.com)– Akhir Maret 2026 ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mulai melakukan proses lelang jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Dari 5 kursi eselon II yang mengalami kekosongan sejak 2025 lalu, di awal tahun ini baru 3 yang akan diisi dengan sistem seleksi terbuka.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Iskandar mengatakan, saat ini ada 5 jabatan eselon II yang mengalami kekosongan diantaranya sejak tahun 2025 lalu. Namun phada lelang jabatan kali ini, hanya tiga kursi yang akan diisi dengan pimpinan baru diantaranya Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Direktur Rumah Sakit Umum Darah (RSUD) Wonosari.

“2 jabatan lain sedang dalam proses evaluasi apakah akan diisi melalui seleksi terbuka atau melalui mutasi dari JPT lain,” kata Iskandar, Selasa, (31/03/2026) saat dihubungi.

Lebih lanjut ia mengatakan, jadwal pelaksanaan seleksi ini dimulai pada Senin, 30 Maret 2026 kemarin. Dari tanggal 30 Maret sampai 13 April 2026 merupakan tanggal pendaftaran penerimaan berkas-berkas.

13 sampai 19 April 2026 dilakukan seleksi administrasi, tanggal 20 April 2026 pengumuman hasil seleksi administrasi, 22 April 2026 dilakukan tahapan penulisan makalah, dan di 27 sampai 28 April dilakukan uji kompetensi para pendaftar.

Selanjutnya 29 sampai 30 April dilakukan tahapan presentasi makalah dan wawancara; di tanggal 20 sampai 30 April tim panitia seleksi juga akan melakukan penelusuran rekam jejak dari para ASN yang mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama ini.

“Tanggal 5 Mei 2026 dijadwalkan pada tahapan tes kesehatan dan di tanggal 8 Mei 2026 pengumuman akhir,” tambah Iskandar.

Diberitakan sebelumnya, ekosongan pejabat eselon II terjadi di jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra; Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kasatpol PP; Kepala Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida); dan Direktur RSUD Wonosari.

Kemudian pada 1 April mendatang Kepala Dinas Perhubungan dan pada 1 Mei 2026 kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana akan pensiun.

“Ada 5 yang kosong saat ini, dan 2 bulan kedepan bertambah 2,” ucap Iskandar.

Dengan adanya kekosongan jabatan tersebut, untuk saat ini ketugasannya diampu oleh pelaksana tugas (Plt) agar jalannya pemerintahan dan layanan masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.