Entaskan Permasalahan RTLH, Pemkab Gunungkidul Terapkan Dua Skema Kolaborasi

Wonosari,(pidjar.com)– Permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Gunungkidul, mengingat jumlahnya yang masih banyak. Pemerintah Kabupaten sendiri berupaya untuk menuntaskan permasalahan yang ada, beberapa skema untuk penanganannya telah diterapkan sebagai bentuk pemecah permasalahan yang ada.

Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan, berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) masih ada ribuan RTLH yang ditinggai oleh warga. Sejak menjabat sebagai Bupati, Endah berusaha turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan-pengecekan RTLH. Nyatanya memang masih banyak rumah dengan kondisi yang memprihatinkan ditinggali oleh pemiliknya.

Untuk itu, pemerintah terus berupaya menggelontorkan program pembangunan untuk membawa perubahan dalam hal hunian warga.

“Saya meminta kepada masyarakat apabila di lingkungannya ada warga yang memang kondisi rumahnya tidak layak untuk melaporkan ke Bupati atau Baznas agar dapat ditindak lanjuti dan saya pastikan saya akan hadir sendiri untuk menyelesaikannya,” ucap Endah Subekti Kuntariningsih.

Saat ini pemerintah menerapkan dua skema dalam pengentasan RTLH di Gunungkidul. Yang pertama yakni, pemerintah menargetkan Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya (BSPS) untuk 1.000 KK. Bantuan ini berasal dari pemerintah kabupaten, provinsi serta pusat yang diperuntukkan bagi keluarga yang masih memiliki kemampuan ekonomi untuk swadaya.

Skema kedua yang diterapkan yakni menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk membangun rumah tidak layak huni sesuai dengan kebutuhan penerimanya. Pada skema ini, khusus bagi keluarga penerima manfaat yang masuk kategori Desil 1 atau miskin ekstrem. Biaya pembangunan hunian secara keseluruhan ditanggung oleh Baznas.

“Dana yang ada di Baznas sebagian merupakan sakat dari ASN di Gunungkidul dalam pemanfaatannya berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan, sosial dan lainnya. Nah kami minta kolaborasi dengan Baznas agar dana yang ada digunakan untuk membantu pengentasan RTLH,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Baznas Gunungkidul, Mustangid mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah dalam menuntaskan permasalahan RTLH di Kabupaten Gunungkidul. Untuk itu, Baznas berkolaborasi dengan Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak serta tim PKH untuk melakukan assesment bagi warga-warga yang tidak mampu dan rumahnya masuk dalam kategori RTLH.

“Kami berkolaborasi dengan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan salah satunya dengan menyediakan hunian yang layak serta penyertaan modal usaha,” ucap Mustangid.

Berkaitan dengan program pembangunan rumah, ia mengatakan tahun ini ditargetkan kurang lebih 60 unit rumah tersasar bantuan pembangunan dari Baznas. Sampai di bulan Maret ini, menurutnya sudah ada 23 rumah yang dibantu pembangunan secara penuh ataupun pada komponen tertentu.

“Untuk pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, bisa full bangunan rumah, atap, lantai atau bahkan dinding dengan ukuran yang bermacam-macam. Estimasi anggarannya beda-beda tergantung kebutuhan juga, sekitar Rp 30 jutaan,” jelasnya.

“Tentu tidak sembarangan ya yang menerima bantuan ini adalah mereka yang benar-benar miskin ekstrim. Kalau program pemerintah kan harus swadaya, nah ini tidak. Kemudian prosesnya cepat kalau sudah ada permohonan dari kalurahan dan memenuhi standar maka dalam waktu hitungan hari langsung bisa eksekusi,” sambung Mustangid.

Pada prinsipnya, Baznas dengan hadirnya Baznas dalam pengentasan permasalahan sosial yang ada ini dapat membantu pemerintah dalam pemenuhan kelayakan hidup bagi warga Gunungkidul.