Connect with us

Hukum

Curi 5 Potong Kayu, Warga Panggang Terancam 5 Tahun Penjara

Diterbitkan

pada

Wonosari,(pidjar.com)– M warga Kapanewon Pamggang harus berurusan dengan hukum karena melakukan tindak pidana pencurian kayu di hutan milik negara. Pria berusia 44 tahun ini terancam hukuman penjara selama 5 tahun atas perbuatannya

Kapolsek Paliyan, AKP Ismanto mengatakan, penangkapan terhadap M ini terjadi pada tanggal 25 Desember 2024 lalu. Saat itu salah seorang petugas polisi kehutanan melakukan patroli di kawasan petak 101 RPH Menggoro BDH Paliyan didapati ada seorang warga yang diketahui berinisial M tengah memanggul potongan kayu Sono Birth. Melihat aktivitas itu, polisi kehutanan gmtersebut kemudian menghentikan M dan menanyainya.

“Yang bersangkutan kemudian menelpon teman-temannya M kemudian dibawa ke kantor BDH Paliyan untuk dimintai keterangan,” kata AKP Ismanto.

Berita Lainnya  Kasus Korupsi Pembangunan Balai Desa Baleharjo Berlanjut, 1 Tersangka Lain Segera Disidang

Saat dimintai keterangan, M mengakui perbuatannya melakukan pencurian kayu di hutan milik negara tersebut. Petugas juga m3lakukan pengecekan di lokasi tersebut ternyata ada 5 potong kayu Sono Birth yang hendak dibawa oleh pelaku.

“Yang bersangkutan kemudian diserahkan ke Polsek Paliyan untuk dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya,” paparnya.

Proses pemeriksaan pada saat itu langsung dilakukan, M mengaku terpaksa melakikan pencurian kayu yang kemudian hmhendak ia jual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi setiap hari.

“Modusnya saat petugas lengah kemudian kayu di hutan ia tebang dan ambil untuk dibawa pulang,” ucapnya.

Potongan kayu tersebut bernial sekitar Rp 2 juta. Atas tindakan tersebut, M dikenakan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf b atau pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e atau pasal 84 ayat (1) jo pasal 12 huruf f Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana di ubah dengan undang- undang Nomer 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomer 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang jo pasal 37 Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun.

Berita Lainnya  Konsumsi dan Edarkan Pil Koplo, Pemuda Asal Wonosari Dibekuk Polisi

“Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara,” pungkas Kapolsek.

Iklan
Iklan

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

Pariwisata5 hari yang lalu

Listrik Kerap Padam, Sistem Pungutan Retribusi Non Tunai di Pantai Gunungkidul Terganggu

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Wonosari, (pidjar.com)–Penerapan sistem pembayaran retribusi wisata secara non-tunai di sejumlah Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) kawasan wisata pantai selatan Gunungkidul...

bisnis1 minggu yang lalu

Pony Park Klaten Usung Konsep Wisata Ramah Hewan, Edukasi Interaktif Jadi Daya Tarik Utama

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Klaten,(pidjar.com)– Kehadiran Pony Park Klaten (POPA) yang dijadwalkan resmi dibuka pada 28 Juni 2026 tidak hanya menawarkan destinasi wisata...

Pariwisata2 minggu yang lalu

Libur Sekolah, Obyek-obyek Wisata Mulai Dibanjiri Siswa Study Tour

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Wonosari, (pidjar.com)-Libur sekolah tahun 2026 mulai menggerakkan sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk juga di Gunungkidul. Saat...

Pariwisata4 minggu yang lalu

Camping Syahdu di Pantai Watukodok

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Wonosari,(pidjar.com)– Gunungkidul memamg menjadi gudangnya wisata alam di DIY. Bagaimana tidak, gugusan pantai selatan Kabupaten Gunungkidul menyuguhkan panorama pesisir...

Pariwisata2 bulan yang lalu

Mulai Pertengahan Mei Mendatang, TPR Baron Direncanakan Hanya Layani Pembayaran Retribusi Non-Tunai

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Wonosari,(pidjar.com)– Pemerintah Kabulaten Gunungkidul terus berbenah dalam memperkuat tata kelola retribusi yang lebih transparan, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan...

Berita Terpopuler