Dana Desa Merosot Tajam, Mayoritas Proyek Pembangunan Kalurahan di Gunungkidul Tertunda

Wonosari,(pidjar.com)– Besaran dana desa yang diterima oleh kalurahan di tahun 2026 ini menurun drastis dibandingkan dengan fahun-tahun sebelumnya. Dari semula nominal yang diterima berkisar Rp 800 juta sampai dengan Rp 1 miliar setiap kalurahan, tahun ini hanya tersisa sekitar Rp 300 an juta. Dengan terpangkasnya dana desa yang sangat signifikan ini, berdampak pada sejumlah kegiatan pembangunan yang tidak bisa terealisasi.

Seperti yang diungkapkan oleh Lurah Giripurwo, Supriyadi. Tahun 2025 lalu, kalurahan Giripurwo, Kapanewon Purwosari menerima dana desa sebesar Rp 1 miliar lebih hampir Rp 1,3 miliar yang kemudian digunakan untuk sejumlah pembangunan infrastruktur, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat serta pemberian bantuan langsung tunai kepada warga yang membutuhkan.

Namun kondisi berbalik di tahun 2026 ini. Dimana dana desa yang diterima oleh pemerintah kalurahan turun drastis hanya menjadi sekitar Rp 300 juta saja.

“Banyak program pembangunan infrastruktur yang tidak bisa terealisasi karena anggaran sudah habis untuk plot anggaran lain. Harus disesuaikan yang krusial dan sesuai dengan peraturan yang ada,” papar Suyadi, Senin, (30/03/2026) saat dihubungi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Carik Giriharjo, Kapanewon Panggang, Muharyanto. Tahun 2025 lalu, dana desa di Kalurahan Giriharjo sebesar Rp 950.021.000 dan di tahun 2026 hanya Rp 360.229.000. Dampak dari berkurangnya besaran dana desa ini berdampak pada penundaan beberapa kegiatan yang telah direncanakan oleh kalurahan.

Ia mencontohkan, semula pemerintah kalurahan merencanakan pembangunan infrastruktur di 5 titik. Namun hanya dapat terealisasi 1 titik saja.

“Banyak yang tidak bisa terlaksana. Untuk pembangunan kami hanya realisasi pembangunan Talud di RT 3 Padukuhan Panggang 3,” ucap Muharyanto.

Sementara untuk pemberdayaan dan pembinaan seperti pemberian intensif tenaga pendidik dan pemberian makanan tambahan (PMT) masih tetap berjalan meski dengan keterbatasan anggaran yang ada. Banyak penyesuaian yang diterapkan oleh pemerintah kalurahan dengan dana desa yanh sangat terbatas ini.

“Contoh lain untuk pemberian BLT teta berjalan. Tapi juga dilakukan penyesuaian, jika tahun lalu BLT diberikan kepada 36 keluarga penerima manfaat selama 12 bulan, untuk tahun ini hanya dapat memberikan untuk 3 bulan saja dengan jumlah penerima sebanyak 36 KPM,” sambungnya.

Disinggung mengenai pencairan dana desa triwulan pertama ini, ia mengatakan pihaknya masih berproses mengingat perlu banyak berkoordinasi atas penyesuaian dan perubahan yang ada.

Terpisah, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul, total dana desa di Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 hanya Rp 51,9. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2025 yang menyentuh Rp 168 miliar.

Dengan penurunan nominal dana desa yang diterima ini, pemerintah berharap kalurahan bisa lebih inovatif untuk bisa mendapat pendapatan asli desa dari sektor lain. Sebagai contohnya pengoptimalan potensi desa yang bisa memberikan PAD, melalui program koperasi desa dan lainnya.

Lebih lanjut Khoiru mengatakan, sampai di akhir Maret 2026 ini ada 82 kalurahan yang telah mencairkan dana desa. Sedangkan 62 kalurahan masih berproses dalam pencairan, mengingat perlu ada penyesuaian dan perubahan dalam perencanaan serta dokumen-dokumen lainnya.

“Kami targetkan April seluruh kalurahan sudah mencairkan dana desa. Dengan pengurangan dana desa ini, mayoritas yang tertunda pelaksanaannya adalah pembangunan infrastruktur dasar,” jelas dia.

Dalam skema pencairan dana desa ini, untuk kalurahan berstatus mandiri plot pencairan sebesar 60 persen, sementara sisanya sebesar 40 persen akan menyusul di termin kedua.

Sedangkan kalurahan yang berstatus maju, pencairan yang dilakukan untuk tahap pertama hanya 40% dari pagu yang ada. Kemudian pada termin kedua, pencairan yang dilakukan sebesar 60 persen.

“Memang butuh penyesuaian untuk kedepannya dengan melihat penerimaan dan kemampuan anggaran yang ada,” pungkasnya.