Gunungkidul Kabupaten Miskin, Kuota Gas Melon Perlu Ditambah

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Rabu (02/10/2019) pagi tadi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Gunungkidul menggelar rapat bersama Bupati Gunungkidul. Dalam rapat tersebut, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) DIY mengungkapan pentingnya penambahan alokasi kuota gas LPG 3 kilogram di Gunungkidul. Kebutuhan ini cukup mendesak mengingat tingkat konsumsi warga Gunungkidul terhadap LPG 3 kilogram ini sangat besar.

Perwakilan Hiswana Migas DIY, Siswanto menuturkan, berdasarkan pengamatan pihaknya, kuota yang saat ini ada di Gunungkidul dipandang kurang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini, sebagian besar rumah tangga memang menggunakan gas jenis ini yang memang harganya cukup terjangkau.

Menurut Siswanto, ada beberapa hal yang membuat tingkat konsumsi LPG 3 kilogram di Gunungkidul cuku tinggi. Salah satunya adalah fakta bahwa Gunungkidul merupakan kabupaten miskin di DIY. Hal ini membuat masyarakatnya masih membutuhkan uluran atau bantuan dari pemerintah. Sehingga kemudian cukup wajar apabila gas melon yang notabene masih disubsidi pemerintah ini menjadi pilihan utama masyarakat.

“Ada juga digunakan untuk usaha kecil. Di sini usaha kecil yang dimiliki masyarakat baru mulai tumbuh, sehingga harus didorong atau difasilitasi dengan gas 3 kg. Setelah berkembang maju kemudian perlahan dialihkan ke gas yang seharusnya untuk usaha dan orang tergolong mampu,” papar Siswanto, Rabu (02/10/2019).

Saat ini, untuk kuota harian yang didapat oleh masyarakat Gunungkidul adalah sekitar 11.000 hingga 12.000 unit tabung. Nantinya perlu ada koordinasi lanjutan dan pengecekan ke lapangan mengenai kebutuhannya berapa dan untuk penambahan berapa.

“Agar tidak ada tumpang tindih dengan aturan maka harus diseleksi betul kondisinya bagaimana. Jangan sampai kuota telah ditambah tapi justru tidak tepat sasaran,” tambahnya.

Ia beberkan lebih lanjut, pemerintah pusat sendiri beberapa waktu lalu merencanakan penyaluran gas LPG 3 Kg bersubsidi akan menggunakan kartu atau dengan metode tertutup. Sistem ini dilakukan untuk penyesuaian dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ujicoba atas penyaluran tertutup ini telah dilakukan oleh pemerintah di sejumlah kota. Rencananya, metode transaksi menggunakan kartu akan diterapkan sepenuhnya pada tahun 2020 mendatang.

Kendati demikian, perlu adanya penyesuaian di sejumlah daerah dan perlu sosialisasi yang matang terhadap masyarakat. Sehingga kemudian tidak ada kesalahpahaman saat sistem ini diberlakukan oleh pemerintah. Mekanismenya sendiri nantinya masyarakat akan diberikan sebuah kartu elektronik yang didalamnya terdapat saldo uang sesuai dengan harga kebutuhan. Atau dalam artian, penerapan sistem ini sama dengan program bantuan pemerintah ada umumnya.

“Kalau untuk kartu kan paling 2020 ya diterapkan. Itupun prosesnya cukup panjang juga,” tambah dia.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gunungkidul, Johan Eko Sudarto mengungkapkan, selama ini berdasarkan pengawasan dan pantauan yang dilakukan oleh dinas, dalam distribusi tidak ada permasalahan yang dihadapi. Sejauh ini, pendistribusian gas melon di Gunungkidul tergolong aman dan jika sekiranya yang kurang pas langsung bisa tertangani dengan baik.

Kemudian untuk wacana dari pemerintah mengenai penyaluran menggunakan kartu sendiri pihaknya belum dapat berkomentar banyak lantaran berbagai hal.

Disinggung mengenai penambahan kuota dan kebutuhan masyarakat Gunungkidul mengenai gas LPG, pihaknya masih akan melakukan perhitungan dan pengecekan sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku. Tak hanya sendiri, namun dari dinas sendiri juga berkoordinasi dengan lintas sektoral. Untuk selama ini, rata-rata perbulan, untuk LPG yang tersalurkan ke masyarakat yakni mencapai 370.000 tabung.

“Kalau dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gunungkidul sendiri sifatnya hanya melakukan pengawasan dan pemantauan saja, jadi memang kewenangannya terbatas,” ucap Johan.