Lima SD Negeri di Gunungkidul Resmi Diregrouping

Wonosari,(pidjar.com)– Di tahun ajaran baru 2026/2027 ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul resmi melakukan regrouping di 5 sekolah negeri yang berada di kawasan pinggiran. Langkah ini dimaksudkan untuk mengefisiensi jalannya proses belajar mengajar agar lebih optimal.

Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Asbani mengatakan keputusan regrouping pada tahun 2026 mendasar pada kajian panjang yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Mulai dari jumlah siswa, sarana prassrana, hingga efektivitas dalam kegiatan belajar mengajar.

Adapun sesuai dengan keputusan, di tahun ini ada 5 SD di Gunungkidul yang mayoritas berada di kawasan pinggiran yang di regrouping. Diantaranya SD Negeri Sambeng II bergabung dengan SDN Sambeng I dan berganti nama menjadi SD Negeri Sambeng I.

Kemudian SD Negeri Widoro Semin bergabung dengan SD Negeri Sumberejo Semin dengan nama SD Negeri Sumberejo Semin; SD Negeri Kemiri 1 Tanjungsari bergabung dengan SD Negeri Kemiri II Tanjungsari dan menggunakan bama SD Negeri Kemiri II Tanjungsari.

Selain itu, SD Negeri Jaten Tanjungsari bergabung dengan SD Negeri Gatak Tanjungsari dengan nama SD Negeri Gatak Tanjungsari; dan SD Negeri Gelaran III Karangmojo bergabung dengan SD Negeri Banyubening I Karangmojo dengan nama SD Negeri Banyubening I Karangmojo.

“Meski telah diregrouping tetapi di sekolah-sekolah tersebut tetep tidak terpenuhi quotanya karena siswa diberi kebebasan untuk melanjutkan sekolahnya dimana. Sepanjang masih ada formasinya,” kata Asbani.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk saat ini pihaknya juga masih mrlakukan identifikasi di sekolah-sekolah lainnya untuk memastikan kegiatan brlajar mengajar berjalan efektif atau tidak dan seperti apa kondisi di lapangan. Tidak menutup kemungkinan masih akan ada beberapa sekolah yang akan menyusul diregrouping.

“Prioritas tahun 2026 kan ada 9 sekolah tapi masih dinamis. Bisa tambah atau mungkin kurang nanti, ini masih kami identifikasi. Untuk sekarang yang telah di SK Bupati baru 5 itu,” tandas dia.

Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati mengatakan, rencana regrouping ini mengacu pada Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang penataan satuan pendidikan, yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan penggabungan sekolah sesuai kebutuhan.

Selain itu tentunya mempertimbangkan jumlah siswa, aspek jarak antar sekolah juga menjadi perhatian utama dan efektifitas guru dalam pembelajaran dan jam mengajar. Dalam penerapan kebijakan ini, pemerintah akan memastikan akses pendidikan bagi siswa tetap terjangkau dan tidak menyulitkan.

Ia menambahkan, kebijakan ini tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Dengan jumlah siswa yang lebih proporsional, diharapkan kegiatan pendidikan dapat berjalan lebih dinamis dan efektif.

“Kajian mendalam serta sosialisasi kepada masyarakat menjadi tahapan penting sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Kami tidak ingin kebijakan ini menimbulkan permasalahan. Sosialisasi akan dilakukan agar masyarakat memahami tujuan dari regrouping ini,” ucap Nunuk.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Gunungkidul, Heri Purwanto mengatakan berkaitan dengan regrouping pihaknya mendorong Dinas Pendidikan untuk menginventarisir secara maksimal potensi-potensi sekolah yang akan digabung. Selain itu, pendekatan dengan masyarakat perlu dilakukan sejak jauh-jauh hari agar tidak menimbulkan polemik.

“Permasalahan yang sering muncul adalah penolakan dari pihak sekolah dan warga padahal di sekolah tersebut sudah tidak ada siswa yang mendaftar, nah ini harus dilakukan pendekatan dan edukasi. Pada prinsipnya regrouping ini untuk memudahkan dan efisiensi dalam oembelajaran serta biaya operasional,” tutupnya.