Masih Belum Tercover BPJS Kesehatan, Puluhan Ribu Warga Gunungkidul Rentan Hadapi Masalah Kesehatan

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Jaminan kesehatan tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Gunungkidul dalam meringankan beban jika sekiranya mengalami suatu masalah kesehatan dan harus melakukan mendapatkan penanganan medis. Namun di tengah pentingnya jaminan kesehatan ini, terutama untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah, masih ada segelintir masyarakat Gunungkidul yang belum tercover dalam BPJS Kesehatan. Hal ini tentunya riskan bagi kalangan tersebut lantaran tanpa adanya jaminan, mereka harus mengeluarkan biaya pribadi manakala membutuhkan pelayanan kesehatan.

Diungkapkan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Eka Sri Wardani, total secara keseluruhan warga Gunungkidul mencapai 757.169 jiwa, sedangkan untuk yang tercover BPJS yakni mencapai 721.381 jiwa. Masih ada kurang lebih 35 ribu warga Gunungkidul yang belum memiliki jaminan kesehatan. Dalam pembiayaannya, sebagian dibiayai oleh ABPD Gunungkidul, kemudian pemerintah pusat, mandiri bahkan instansi lainnya.

“Untuk yang dibiayai oleh APBD Gunungkidul yakni sekitar 159.224 yang telah dimasukkan pada bulan Desember ini atau masuk dalam program Kartu Indonesia Sehat (KIS),” kata Eka Sri Wardani, Kamis (27/12/2018).

Banyaknya penambahan peserta BPJS ini tentunya berpengaruh pada besarnya pembiayaan yang harus disiapkan. Dari pemerintah daerah sendiri di tahun 2019 mendatang telah menyiapkan dana sebesar 34 miliar untuk pembayaran premi ini. Jumlah dana yang dipersiapkan tahun ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 25,9 miliar.

Berbagai langkah juga terus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kesehatan ada masyarakat. Perbaikan data demi data juga terus dilakukan oleh pemerintah, jika sekiranya penerima program KIS sudah tidak layak dan telah meninggal bukan tidak mungkin akan dilakukan perbaikan.

“Untuk progran Universal Health Coverage (UCH) sudah mencapai 95%,” tambah dia.

Masih adanya segelintir masyarakat Gunungkidul yang belum tercover BPJS baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat atau beberapa instansi ini mendorong pemerintah daerah untuk terus menaikkan jangkauan dan pendanaan. Sehingga nantinya paling tidak akan semakin sedikit jumlah penduduk yang belum tercover.

Peran masayarakat dan instansi lain dalam mencari atau menerapkan jaminan kesehatan juga sangat dibutuhkan. Kesadaran yang tinggi tentunya akan berdampak pada semakin berkurangnya jumlah masyarakat yang belum tercover BPJS. Koordinasi dengan lintas sektoral juga terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun demikian, daerah tak bisa bekerja sendiri, perlu memiliki landasan yang kuat dari pemerintah pusat.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho, mengatakan beberapa waktu lalu koordinasi lintas sektoral telah dilakukan. Dalam bahasannya, pemerintah diminta untuk memberikan jaminan kesehatan mengikutsertakan penduduk pada program KIS. Jika saat ini sudah 95% capaian masyarakat tercover, dari anggota legislatif terus mendorong untuk dapat menyentuh di angka 100%.

“Keaktifan masyarakat sangatlah diperlukan agar mendapatkan layanan ini. Meski tidak digunakan namun tetap harus punya karena sangat membantu,” ucap dia.

Heri menggaris bawahi, KIS sendiri diutamakan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu atau miskin. Sehingga nantinya biaya pengobatan keluarga miskin dapat terbantu oleh pemerintah. Komunikasi dengan pemerintah desa pun juga sangat penting, mengingat pendataan awal atau berkas-berkas yang dibutuhkan berasal dari desa.