Pendataan Dinilai Ngawur, Paguyuban Perangkat Desa se-Patuk Kompak Boikot Program Bantuan Pangan Non Tunai

Patuk,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Belum juga secara resmi diluncurkan, program pemerintah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan pengganti program Beras Sejahtera (Rastra) sudah menuai masalah. Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Kecamatan Patuk memboikot program ini lantaran kecewa dengan sistem pendataan oleh pemerintah terkait distribusi bantuan. Bahkan sejumlah perwakilan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kecamatan Patuk beberapa waktu lalu beramai-ramai mendatangi Dinas Sosial Gunungkidul untuk memprotes pendataan yang ada.

Ketua Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Kecamatan Patuk, Aripin memaparkan, pihaknya menolak data serta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari pemerintah. Data dari pemerintah ini dituding Aripin tidak sesuai dengan data berdasarkan Musyawarah Desa (Musdes) dari masing-masing pemerintah desa. Ia menilai, pendataan terkesan dipaksakan dan tidak menghargai hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

“Kami kompak menolak data dan kartu KKS,” tandas dia, Minggu (22/04/2018).

Sebagai bentuk penolakan, Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Kecamatan Patuk telah mengambil sejumlah langkah. Salah satunya adalah dengan tidak membagikan undangan pengambilan KKS kepada warga masyarakat. Sejumlah perwakilan paguyuban juga pada Jumat (20/04/2018) silam menggelar aksi damai ke Dinas Sosial Gunungkidul untuk menyuarakan penolakan.

“Kita meminta klarifikasi terkait carut marut data PBNT ini,” beber dia.

Ia jelaskan lebih lanjut, dalam pertemuan yang langsung dihadiri Kepala Dinas Sosial Gunungkidul, Siwi Iriani ini, pihaknya mendapatkan pengakuan perihal mendadaknya program BPNT ini sehingga sosialisasinya tidak bisa dilakukan secara maksimal dan banyak ditemukan sisi lemah. Kepada perwakilan paguyuban, Siwi juga menjelaskan bahwa dalam penerbitan KKS, sebenarnya datanya belum benar-benar siap. Akan tetapi dinas terpaksa mengambil langkah karena pihak Bank Mandiri mengharuskan untuk melakukan distribusi kartu sebelum tanggal 25 April 2018.

“Bu Kepala Dinas mengaku kalau pihaknya baru mendengar kabar ini pada 19 April 2018,” beber dia.

Lantaran cukup mendadak inilah yang kemudian dijadikan alasan Dinsos belum mengakomodir data dari musdes. Meski demikian, dinas menjanjikan akan segera menginput data dari pemerintah desa untuk bisa dikoordinasikan dengan kementrian dalam waktu dekat ini.

“Kami akan menunggu realisasi dari dinas dari pertemuan ini,” papar dia.

 Sementara itu, Kasi Pelayanan Desa Semoyo, Wiji Rohadi bersikeras tetap tidak akan menggunakan pendataan dari pemerintah. Pihaknya hanya akan menerima data BPNT dan KKS jika sesuai dengan data dari hasil musyawarah desa. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi gejolak di masyarakat yang tentunya nanti akan mengarah kepada pemerintah desa. Seluruh perangkat ditegaskan Wiji saat ini sudah kompak untuk memutuskan tidak akan mengentri lagi data di aplikasi SIKs NG.

“Selama ini kami seperti harus kerja 2 kali dan tidak pernah diakomodir oleh pemerintah,” keluh dia.

Hal senada juga dipaparkan oleh Kasi Pelayanan Desa Nglegi, Suroyo, adanya insiden ini seakan semakin membuktikan bahwa perangkat desa hanya menjadi obyek program oleh pemerintah. Selama ini pemerintah hanya memerintahkan desa untuk melakukan pendataan namun tidak pernah digubris. Hal ini kemudian membuat data yang ada tidak pernah valid dan memicu konflik di masyarakat.

“Bagaimana programnya mau tepat sasaran kalau datanya tidak pernah valid,” ketus dia.

Ia berharap ke depan hal semacam ini bisa dibenahi lagi demi kepentingan masyarakat luas. Pemerintah jangan lagi bermain dengan data kemiskinan lantaran sangat merugikan rakyat yang benar-benar membutuhkan.

“Kami ingin ada basis data terpadu sehingga nantinya bisa satu data untuk semua,” pungkasnya.